News

Tekan Defisit Anggaran, Pemerintah Diminta Rem Belanja

Penulis: Muhamad Wildan
Tanggal: 12 Juli 2019 - 11:57 WIB
Memacu penerimaan pajak. - Bisnis/Radityo Eko

Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah disarankan perlu mengerem belanja negara dalam rangka menekan defisit anggaran pada semester II/2019. Hal itu disampaikan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto.

Eko mengatakan apabila pemerintah memutuskan untuk meningkatkan pembiayaan utang dalam rangka menambal defisit, maka yang terjadi adalah timbul persepsi kerentanan atas perekonomian Indonesia baik oleh pelaku ekonomi lokal maupun internasional.
"Grand design-nya adalah menuju defisit anggaran yang semakin kecil, kalau bisa surplus. Kalau diatasi dengan utang maka nanti dibaca oleh investor salah," kata Eko kepada Bisnis.com, jaringan Harianjogja.com, Kamis (11/7/2019).
Lebih lanjut, efisensi belanja negara sangat diperlukan mengingat banyaki fiskal yang dikeluarkan dan masih akan dikeluarkan ked serta penurunan perolehan pajak perdagangan internasional serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Per 31 Mei 2019, perolehan pajak perdagangan internasional baru mencapai 38,01% dari target APBN 2019, di bawah capaian 2018 yang bisa mencapai 47,22% pada periode yang sama.
Adapun PNBP juga menurun dan baru terealisasi sebesar 41,88% dari target, di bawah realisasi 2018 di mana pemerintah berhasil merealisasikan 52,96% pada periode yang sama.
Implikasi dari penambahan pembiayaan utang menurut Eko adalah tidak adanya dana yang masuk langsung ke sektor riil.
"Walaupun kata pemerintah itu diputar lagi lewat belanja modal, itu lebih kecil kalau dibandingkan apabila dana langsung masuk ke sektor swasta," kata Eko.
Selanjutnya, pemerintah perlu berpikir lebih panjang terkait utang mengingat volatilitas perekonomian global yang tidak kunjung mereda.
Adapun keadaan ekonomi global yang cenderung membaik beberapa bulan terakhir menurut Eko adalah karena AS saat ini sedang memasuki masa pemilihan presiden sehingga Presiden AS Donald Trump enggan mengambil risiko untukmelanjutkan perang dagang untuk sementara waktu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com

Berita Terkait

Pembiayaan APBN 2025 Tembus Rp744 Triliun
Serapan APBN DIY 2025 Ditargetkan 95 Persen
Mendagri Dorong Pemda Kejar Realisasi APBD Jelang Akhir Tahun
Belanja APBN DIY Capai Rp18,77 Triliun, TKD Nyaris Tuntas

Video Terbaru

Berita Lainnya

  1. Panduan Lengkap Slot Online di JendelaToto
  2. Panduan Lengkap Main di Jendelatoto
  3. Main Slot Gacor Mudah Menang 2025
  4. Best Strategies for Togel Players

Berita Terbaru Lainnya

KPK Peringatkan Pengisian Jabatan Transparan Usai OTT Pati
BPBD Magetan Kerahkan SAR, Pendaki Mongkrang Belum Ditemukan
Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza, Prabowo Teken Piagam
Haji Alim Terdakwa Korupsi Tol Meninggal di Usia 88 Tahun
Seleksi Petugas Haji 2026: Menhaj Tekankan Integritas dan Sanksi Tegas
IUP Tambang Emas Martabe Dicabut, ESDM Tegaskan Lewat Kajian
Geledah Pendopo Pati, KPK Angkut Koper dan Dokumen Sudewo
BPK Soroti Proyek Kereta Cepat, WIKA Berpotensi Rugi Rp2,27 Triliun
Uji Coba Zero ODOL Dimulai 27 Januari 2026, Kemenhub Andalkan Digital
Pantau Rekening Pejabat Pajak, Menkeu Perketat Bersih-Bersih DJP