News

Tekan Defisit Anggaran, Pemerintah Diminta Rem Belanja

Penulis: Muhamad Wildan
Tanggal: 12 Juli 2019 - 11:57 WIB
Memacu penerimaan pajak. - Bisnis/Radityo Eko

Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah disarankan perlu mengerem belanja negara dalam rangka menekan defisit anggaran pada semester II/2019. Hal itu disampaikan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto.

Eko mengatakan apabila pemerintah memutuskan untuk meningkatkan pembiayaan utang dalam rangka menambal defisit, maka yang terjadi adalah timbul persepsi kerentanan atas perekonomian Indonesia baik oleh pelaku ekonomi lokal maupun internasional.
"Grand design-nya adalah menuju defisit anggaran yang semakin kecil, kalau bisa surplus. Kalau diatasi dengan utang maka nanti dibaca oleh investor salah," kata Eko kepada Bisnis.com, jaringan Harianjogja.com, Kamis (11/7/2019).
Lebih lanjut, efisensi belanja negara sangat diperlukan mengingat banyaki fiskal yang dikeluarkan dan masih akan dikeluarkan ked serta penurunan perolehan pajak perdagangan internasional serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Per 31 Mei 2019, perolehan pajak perdagangan internasional baru mencapai 38,01% dari target APBN 2019, di bawah capaian 2018 yang bisa mencapai 47,22% pada periode yang sama.
Adapun PNBP juga menurun dan baru terealisasi sebesar 41,88% dari target, di bawah realisasi 2018 di mana pemerintah berhasil merealisasikan 52,96% pada periode yang sama.
Implikasi dari penambahan pembiayaan utang menurut Eko adalah tidak adanya dana yang masuk langsung ke sektor riil.
"Walaupun kata pemerintah itu diputar lagi lewat belanja modal, itu lebih kecil kalau dibandingkan apabila dana langsung masuk ke sektor swasta," kata Eko.
Selanjutnya, pemerintah perlu berpikir lebih panjang terkait utang mengingat volatilitas perekonomian global yang tidak kunjung mereda.
Adapun keadaan ekonomi global yang cenderung membaik beberapa bulan terakhir menurut Eko adalah karena AS saat ini sedang memasuki masa pemilihan presiden sehingga Presiden AS Donald Trump enggan mengambil risiko untukmelanjutkan perang dagang untuk sementara waktu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com

Berita Terkait

Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Penerimaan Pajak di DIY Hampir 50 Persen, Ini Tantangan yang Dihadapi
RAPBN 2026, Sri Mulyani Sebut Tunjangan Guru dan Dosen Rp274 Triliun
Ekonomi Ditargetkan Tumbuh 5,4% di 2026, Ini Pandangan Ekonom DIY

Video Terbaru

Berita Lainnya

  1. Adi Soemarmo Bandara Internasional, Asita: Kabar Baik untuk Dunia Pariwisata
  2. Panitia Video Announcer Contest SMG 2025 Tetapkan 50 Nominasi, Ini Daftarnya
  3. CIMB Niaga Sponsori VAC SMG 2025, Lomba Video Penyiar Masuk Tahap Penilaian
  4. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian

Berita Terbaru Lainnya

Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
Korupsi Pencairan Kredit BPR Kudus, KPK Sita Rp12,8 Milia dan Tanah
Oknum Kemenang Minta Uang Secara Berjenjang di Kasus Korupsi Kuota Haji
Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
Algoth: Rangkap Jabatan Tak Perlu Dipersoalkan
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas