News

Tekan Defisit Anggaran, Pemerintah Diminta Rem Belanja

Penulis: Muhamad Wildan
Tanggal: 12 Juli 2019 - 11:57 WIB
Memacu penerimaan pajak. - Bisnis/Radityo Eko

Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah disarankan perlu mengerem belanja negara dalam rangka menekan defisit anggaran pada semester II/2019. Hal itu disampaikan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto.

Eko mengatakan apabila pemerintah memutuskan untuk meningkatkan pembiayaan utang dalam rangka menambal defisit, maka yang terjadi adalah timbul persepsi kerentanan atas perekonomian Indonesia baik oleh pelaku ekonomi lokal maupun internasional.
"Grand design-nya adalah menuju defisit anggaran yang semakin kecil, kalau bisa surplus. Kalau diatasi dengan utang maka nanti dibaca oleh investor salah," kata Eko kepada Bisnis.com, jaringan Harianjogja.com, Kamis (11/7/2019).
Lebih lanjut, efisensi belanja negara sangat diperlukan mengingat banyaki fiskal yang dikeluarkan dan masih akan dikeluarkan ked serta penurunan perolehan pajak perdagangan internasional serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Per 31 Mei 2019, perolehan pajak perdagangan internasional baru mencapai 38,01% dari target APBN 2019, di bawah capaian 2018 yang bisa mencapai 47,22% pada periode yang sama.
Adapun PNBP juga menurun dan baru terealisasi sebesar 41,88% dari target, di bawah realisasi 2018 di mana pemerintah berhasil merealisasikan 52,96% pada periode yang sama.
Implikasi dari penambahan pembiayaan utang menurut Eko adalah tidak adanya dana yang masuk langsung ke sektor riil.
"Walaupun kata pemerintah itu diputar lagi lewat belanja modal, itu lebih kecil kalau dibandingkan apabila dana langsung masuk ke sektor swasta," kata Eko.
Selanjutnya, pemerintah perlu berpikir lebih panjang terkait utang mengingat volatilitas perekonomian global yang tidak kunjung mereda.
Adapun keadaan ekonomi global yang cenderung membaik beberapa bulan terakhir menurut Eko adalah karena AS saat ini sedang memasuki masa pemilihan presiden sehingga Presiden AS Donald Trump enggan mengambil risiko untukmelanjutkan perang dagang untuk sementara waktu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com

Berita Terkait

Kemendagri Minta Tambahan Anggaran Rp3,14 Triliun di 2026 untuk Dukung Program Perioritas Presiden
Sah, Anggaran Kementerian Transmigrasi Ditambah Rp1,7 Triliun
Hingga Mei 2025, Pemerintah Salurkan Duit Ratusan Miliar Bantuan Sosial di DIY
APBN Paruh Pertama 2025 Defisit Rp197 Triliun

Video Terbaru

Berita Lainnya

  1. Panitia Video Announcer Contest SMG 2025 Tetapkan 50 Nominasi, Ini Daftarnya
  2. CIMB Niaga Sponsori VAC SMG 2025, Lomba Video Penyiar Masuk Tahap Penilaian
  3. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian
  4. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian

Berita Terbaru Lainnya

Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana