News

Masuknya Prabowo dalam Kabinet Jokowi Disebut sebagai Kemunduran Demokrasi

Penulis: Ropesta Sitorus
Tanggal: 22 Oktober 2019 - 19:47 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo memberi hormat saat memasuki kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). - Antara

Harianjogja.com, JAKARTA – Pengamat politik senior dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengkritik bergabungnya Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, dalam kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo Jilid II.

“Mestinya pak Jokowi tidak usah mengajak Gerindra dalam kabinet dan mestinya Pak Prabowo menolak ajakan itu,” katanya dalam diskusi VISI bertajuk 'Mencermati Kabinet Jokowi Jilid II' di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019).

Pencalonan Prabowo menjadi salah satu menteri –yang disebut-sebut akan menempati posisi sebagai Menteri Pertahanan– dinilai akan menjadi suatu kemunduran bagi sistem demokrasi politik Indonesia.

“Mestinya dalam demokrasi yang sehat itu, yang menang berkuasa dan yang kalah legowo jadi oposisi. Kalau semua yang kalah diajak masuk, tidak ada oposisi, ini bisa membawa negara kita pada model negara integralistik atau kekeluargaan, ini sungguh-sungguh mengancam demokrasi kita,” katanya.

Lebih lanjut, Syamsuddin mengatakan saat ini sistem politik di Indonesia mengalami pendangkalan. Idealnya, politik yang dijunjung adalah politik yang menjunjung tinggi sportivitas dan posisi masing-masing.

“Kalau begini, akan timbul pertanyaan, untuk apa kita adakan pemilu kalau ujung-ujungnya kekuasaan itu dibagi-bagi antara yang kalah dan yang menang.”

Poin lain yang disoroti Syamsuddin, yakni penyusunan kabinet kerja yang mestinya didasarkan pada kebutuhan dan tantangan bangsa ke depan, khususnya konsistensi penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Menurutnya, saat ini ada ancaman yang cukup serius terhadap kebhinekaan yakni peningkatan intoleransi, diskriminasi, sectarian, dan ancaman peningkatan korupsi yang merajalela.

“Konsekuensi logis dari tantangan itu adalah mestinya pemilihan calon-calon menteri itu dilakukan pada tokoh yang bersih, baik dari korupsi, pelanggaran HAM, tindakan persekusi, intoleransi, diskriminasi dan lain-lain,” paparnya.

Sejak Senin pagi sampai hari Selasa (22/10), sejumlah tokoh yang akan menjadi calon pembantu Jokowi satu per satu merapat ke Istana Kepresiden, termasuk Prabowo yang datang pada hari Senin (21/10) sore. Mereka menghadap Jokowi dan membicarakan terkait penyusunan anggota kabinet.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia

Berita Terkait

Jatah Kabinet Prabowo Banyak Dibicarakan, Begini Respons Golkar
Jatah Menteri Bakal Berkurang karena PDIP Diajak Masuk Kabinet, Golkar Bilang Begini
Diisukan Jadi Menteri Agama di Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Reaksi Gus Miftah
Istana Tegaskan Jokowi Tak Cawe-Cawe Pembentukan Kabinet

Video Terbaru

Berita Lainnya

  1. Kartini Muda Bangga Menjadi Generasi #Cari_Aman
  2. Cerita Calhaj Termuda asal Klaten, Hanya 7 Tahun Menunggu untuk Berangkat
  3. Unggahan Uang Nasabah Hilang Efek Bansos Beredar di Medsos, BRI Pastikan Hoaks
  4. Didukung Semen Gresik, Omzet Penjualan Hampers RB Rembang Tembus Rp565 Juta

Berita Terbaru Lainnya

Airlangga Hartato Sebut Jokowi Milik Bangsa dan Semua Partai
Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Penetapan Pemenang Pilpres 2024, Prabowo: Tinggalkan Sakit Hati
WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Tentara Israel Dikabarkan Siap Menyerang Kota Rafah di Gaza Selatan
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ajukan Praperadilan, KPK: Silahkan, Itu Hak Tersangka
Wapres Ma'ruf Amin Segera Temui Gibran, Ini yang Akan Dibahas
Jokowi Minta Prabowo-Gibran Persiapakan Diri Usai Ditetapkan KPU
Catatkan Kenaikan Transaksi SPKLU, PLN Suguhkan Kenyamanan Bagi Pemudik EV Pada Arus Mudik Lebaran 2024
Ilmuwan di China Ciptakan Berlian Buatan dari Bunga Peony