News

PPPA Luncurkan Pusat Data yang Jadi Rujukan Kasus Kekerasan

Penulis: MG Noviarizal Fernandez
Tanggal: 07 November 2019 - 07:27 WIB
Aktivis berunjuk rasa di Hari Perempuan Internasional. - Antara/Iggoy el Fitra

Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meluncurkan pusat data yang bisa menjadi rujukan kasus yang ditangani.

Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Kemen PPPA, Valentina Ginting menjelaskan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama ini dianggap tidak pernah tuntas karena data yang tersedia terbatas.

Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengembangkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI – PPA). Sistem ini bakal mencatat data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan dukungan Kementerian / Lembaga (K/L), pemerintah daerah, dan unit layanan terkait.

“Selama ini, data yang dijadikan pijakan dalam melakukan mekanisme penanganan kasus anak korban kekerasan adalah data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2018, SIMFONI-PPA, crawling media massa, dan Bagian Pengaduan Masyarakat Kemen PPPA. Namun, ketika di lapangan, masih sulit bagi kami untuk mendapatkan data terkait tindak lanjut,” tutur Valentina Ginting, Rabu (6/11/2019).

Dia menambahkan, jika hanya pemerintah yang memberikan data, maka data yang diakomodir hanya data yang ada di permukaan saja. Oleh karenanya, dibutuhkan peran orang tua dan masyarakat untuk melakukan pengaduan atau ikut mengakomodir pengaduan kekerasan terhadap anak.

Terkait tenaga kerja perempuan, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Kemen PPPA, Rafail Walangitan mengatakan bahwa data yang dijadikan acuan selain dari SIMFONI – PPA adalah pengaduan dari Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) untuk pekerja perempuan dalam negeri. Lalu, aplikasi Safe Travel dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk pekerja perempuan migran.

“Pekerja perempuan biasanya merasa malu untuk melakukan pengaduan, dan bahkan takut dikeluarkan dari perusahaan jika mereka mengadu. Hal inilah yang membuat Kemen PPPA menjemput bola. Sementara, terkait mekanisme penanganan pengaduan bagi pekerja migran masih menggunakan data acuan dari aplikasi Safe Travel dan BNP2TKI,” tutur Rafail.

Lebih jauh lagi, Fakih mengatakan bahwa SIMFONI - PPA akan bekerja sama terkait data dengan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan Forum Pengada Layanan. SIMFONI - PPA juga meminimalisir terjadinya pengulangan pencatatan data kasus kekerasan karena juga telah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pemanfaatan data kependudukan, sehingga SIMFONI - PPA terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Kami berharapan bahwa SIMFONI – PPA akan menjadi rumah dan satu – satunya rujukan bersama untuk pencatatan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tutup Fakih.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : bisnis.com

Berita Terkait

PGI Meminta Agar Kasus Kekerasan di Papua Diusut Tuntas
BKKBN DIY Gelar Orientasi Pengelola Rumah Data Kependudukan 2024

Video Terbaru

Berita Lainnya

  1. Apesnya Philippe Troussier, 2 Kali Dipecat setelah Kalah dari Timnas Indonesia
  2. Golkar Menang Banyak! Bisa Usung Calon Sendiri di Pilkada 2024 di 7 Daerah Ini
  3. Gadis SMP asal Jatinom Klaten yang Hilang saat Beli Teh Ditemukan di Kartasura
  4. Menjamurnya Kedai Kopi, Berkah bagi Perajin Gula Aren di Banyubiru Semarang

Berita Terbaru Lainnya

Ribuan Tentara Angkatan Laut Amerika Serikat Ikuti Pelatihan di di Australia
Ups, KPK Sebut Tingkat Kepatuhan LHKPN Anggota DPR Tak Sampai 30%
Suplemen Diet Jepang Akibatkan 100 Orang Dirawat dan Lima Orang Meninggal
Batas Jabatan Kian Dekati Ujungnya, Jokowi Berambisi Tambah Saham di PT Freeport
TWC Targetkan Wisatawan Candi Borobudur & Prambanan Naik 37% Saat Libur Lebaran
Siap-Siap! Desain Paspor Bakal Berubah Tahun Ini
Bus Terjun dari Jembatan kemudian Terbakar, 45 Orang Dilaporkan Tewas
Lewati Sepekan, Total Gempa Susulan di Bawean Capai 383 Kali
Anggaran Pupuk Bersubsidi Sentuh Rp54 Triliun, Mentan: Awasi Distribusinya
Polisi Dalami Motif Driver Grab yang Memeras dan Mengancam Penumpangnya