News

Perusahaan Bisa Ajukan Penangguhan UMK 2020, Ini Syaratnya

Penulis: Abdul Hamied Razak
Tanggal: 15 November 2019 - 09:37 WIB
Ilustrasi. - Bisnis/Felix Jody Kinarwan

Harianjogja.com, JOGJA- Pemkot Jogja terus melakukan sosialisasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 kepada para pengusaha sebelum diberlakukan tahun depan. Pengusaha bisa mengajukan permohonan penangguhan UMK 20 hari sebelum UMK 2020 diberlakukan.

Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jogja Christina Lucy Irawati menjelaskan formula penetapan upah untuk 2020 masih menggunakan PP 78/2015. Berdasarkan hal itu, upah minimum di Kota Jogja tahun depan mengalami kenaikan 8,51% atau Rp154.000 menjadi Rp2.004.000 dibandingkan UMK sebelumnya Rp1.846.400.

"Kami terus lakukan sosialisasi penetapan UMK 2020 agar diketahui dan dipahami dengan baik oleh seluruh perusahaan dan pekerja," ujar Lucy, Kamis (14/11/2019).

Menurut Lucy, nilai UMK 2020 yang ditetapkan sudah melebihi nilai kebutuhan hidup layak (KHL) di Kota Jogja. Hanya saja jika masih ada perusahaan yang ingin mengajukan penangguhan pembayaran UMK 2020 hal itu diperbolehkan sesuai dengan aturan dan memenuhi persyaratan.

Permohonan surat penangguhan UMK diajukan ke Gubernur DIY dengan tembusan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY. Surat permohonan yang diajukan harus dilengkapi dengan hasil audit neraca keuangan dalam dua tahun terakhir, dan adanya kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

"Kalau ada pengusaha yang ingin mengajukan permohonan penangguhan UMK 2020, batas waktu pengajuan 20 hari sebelum berlakunya SK [UMK]," katanya.

Lucy menyebutkan aturan terkait UMK hanya berlaku bagi pekerja baru atau pekerja yang baru bekerja kurang dari satu tahun. Adapun penentuan upah bagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun mengacu pada struktur skala upah di perusahaan tersebut.

"Di Kota Jogja masih ada perusahaan yang belum menyusun struktur skala upah. Dinas akan terus melakukan pembinaan hingga teknis penyusunannya," katanya.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti menilai UMK Kota Jogja untuk tahun depan merupakan yang tertinggi dan satu-satunya yang di atas Rp2 juta per bulan. Dia berharap pihak pengusaha bisa menepati penerapan UMK tersebut.

"Tidak boleh ada orang yang bekerja di bawah upah minimum, kalau mau mempekerjakan orang harus tahu aturannya berapa UMK," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Apindo DIY Sebut Belum Ada Perusahaan Kesulitan Bayar Upah Sesuai UMK 2024
Menaker dan ILO Bahas Program Pekerjaan Layak sebagai Strategi Pembangunan Nasional
Disnaker DIY Sebut Belum Ada Laporan Perusahaan Tak Patuhi UMK 2024

Video Terbaru

Berita Lainnya

  1. Survei Menunjukkan Mayoritas Masyarakat Pakai Uang THR untuk Belanja
  2. Tambah 3 Orang dalam Sepekan, Total Kematian akibat DBD di Klaten Jadi 12 Orang
  3. Tinggal Diumumkan, Owner Formula 1 Ambil Alih Kejuaraan MotoGP
  4. Indonesia Kirim 900 Payung Udara Bantuan Kemanusiaan ke Palestina

Berita Terbaru Lainnya

Siap-Siap! Desain Paspor Bakal Berubah Tahun Ini
Bus Terjun dari Jembatan kemudian Terbakar, 45 Orang Dilaporkan Tewas
Lewati Sepekan, Total Gempa Susulan di Bawean Capai 383 Kali
Anggaran Pupuk Bersubsidi Sentuh Rp54 Triliun, Mentan: Awasi Distribusinya
Polisi Dalami Motif Driver Grab yang Memeras dan Mengancam Penumpangnya
Sempat Ditangkap, Jambret di Jaksel Kabur Pakai Mobil Patroli Polisi
Ditangkap di Kontrakannya, Begini Tampang Pelaku Pemerasan Penumpang Grab Car
Alasan Kepolisian Hentikan Penyidikan Kasus Aiman Witjaksono
Driver Pelaku Pemerasan Grab Car Ditangkap, Begini Kronologi Aksinya...
Kubu Anies & Ganjar Minta MK Panggil Sejumlah Menteri, Kubu Prabowo Ajukan Megawati