News

Prabowo Subianto Terima Pesan Jokowi Soal Pengadaan Alutsista

Penulis: Yodie Hardiyan
Tanggal: 22 November 2019 - 18:37 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri). - Antara/Akbar Nugroho Gumay

Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Prabowo menegaskan bahwa tidak boleh ada kebocoran, penyimpangan atau penyelewengan anggaran Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan oleh Prabowo rapat terbatas yang membahas kebijakan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) tersebut.

"Beliau sangat tegas kepada saya, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, penyelewengan. Uang sangat berat didapat, uang rakyat, dari pajak," kata Prabowo.

Pesan tersebut, menurut Prabowo, ditekankan terus menerus oleh Presiden kepada dirinya. Prabowo mengaku menyambut baik perintah tersebut.

Prabowo menyatakan pihaknya ingin menjaga tidak ada kebocoran atau penggelembungan yang tidak masuk akal.

"Kita review semua, semua proyek, pengadaan, kita review. Kita cek lagi harga, kita cek lagi teknologinya tepat atau tidak, dan benar-benar lihat yang dibutuhkan pasukan kita di depan, TNI AL, AD, dan AU apa yang benar-benar mereka butuh," kata Prabowo.

Dalam rapat terbatas yang diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja tersebut, Jokowi menekankan sejumlah hal antara lain:

Pertama, peta jalan (roadmap) pengembangan industri alat pertahanan dalam negeri harus jelas, mulai dari hulu sampai hilir dengan melibatkan BUMN dan swasta sehingga Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista dari luar negeri.

Kedua, pemerintah juga harus memastikan adanya alih teknologi dari setiap pengadaan alutsista atau program kerjasama dengan negara lain. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya manusia industri pertahanan Indonesia betul-betul diperkuat.

"Dan jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya apalagi orientasinya sekedar proyek, sudah stop yang seperti itu," kata Jokowi.

Orientasi alih teknologi itu, menurut Jokowi, adalah kemitraan strategis untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi alutsista yang dikerjasamakan.

Ketiga, Jokowi meminta kebijakan pengadaan alutsista benar-benar memperhitungkan dan mengantisipasi teknologi persenjataan yang berubah begitu cepat pada saat ini yang akan mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang.

"Jangan sampai pengadaan alutsista kita lakukan dengan teknologi yang sudah usang, sudah ketinggalan dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan datang," tambah Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com

Berita Terkait

Indonesia Segera Dapat Hibah Kapal Patroli dari Jepang, DPR Sudah Setuju di Rapat Paripurna
Spesifikasi Heli Bell 212 Buatan Amerika Serikat Tewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi
Otoritas Korea Periksa 2 Insinyur Indonesia Terkait Dugaan Pencurian Data Jet Tempur KF-21 Boramae
Jokowi Hadiri Penyerahan Pesawat Super Hercules di Halim Perdanakusuma

Video Terbaru

Berita Lainnya

  1. Panitia Video Announcer Contest SMG 2025 Tetapkan 50 Nominasi, Ini Daftarnya
  2. CIMB Niaga Sponsori VAC SMG 2025, Lomba Video Penyiar Masuk Tahap Penilaian
  3. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian
  4. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian

Berita Terbaru Lainnya

Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak