Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).
Prabowo menegaskan bahwa tidak boleh ada kebocoran, penyimpangan atau penyelewengan anggaran Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan oleh Prabowo rapat terbatas yang membahas kebijakan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) tersebut.
"Beliau sangat tegas kepada saya, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, penyelewengan. Uang sangat berat didapat, uang rakyat, dari pajak," kata Prabowo.
Pesan tersebut, menurut Prabowo, ditekankan terus menerus oleh Presiden kepada dirinya. Prabowo mengaku menyambut baik perintah tersebut.
Prabowo menyatakan pihaknya ingin menjaga tidak ada kebocoran atau penggelembungan yang tidak masuk akal.
"Kita review semua, semua proyek, pengadaan, kita review. Kita cek lagi harga, kita cek lagi teknologinya tepat atau tidak, dan benar-benar lihat yang dibutuhkan pasukan kita di depan, TNI AL, AD, dan AU apa yang benar-benar mereka butuh," kata Prabowo.
Dalam rapat terbatas yang diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja tersebut, Jokowi menekankan sejumlah hal antara lain:
Pertama, peta jalan (roadmap) pengembangan industri alat pertahanan dalam negeri harus jelas, mulai dari hulu sampai hilir dengan melibatkan BUMN dan swasta sehingga Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista dari luar negeri.
Kedua, pemerintah juga harus memastikan adanya alih teknologi dari setiap pengadaan alutsista atau program kerjasama dengan negara lain. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya manusia industri pertahanan Indonesia betul-betul diperkuat.
"Dan jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya apalagi orientasinya sekedar proyek, sudah stop yang seperti itu," kata Jokowi.
Orientasi alih teknologi itu, menurut Jokowi, adalah kemitraan strategis untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi alutsista yang dikerjasamakan.
Ketiga, Jokowi meminta kebijakan pengadaan alutsista benar-benar memperhitungkan dan mengantisipasi teknologi persenjataan yang berubah begitu cepat pada saat ini yang akan mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang.
"Jangan sampai pengadaan alutsista kita lakukan dengan teknologi yang sudah usang, sudah ketinggalan dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan datang," tambah Jokowi.