HomeNews

Pemprov DKI Telat Serahkan Raperda APBD, Kemendagri lakukan Ini ...

Oleh:Newswire
04 Desember 2019 - 07:57 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota. /Suara.com - Fakhri

Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telat menyerahkan Raperda APBD 2020 pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi. Kendati belum ada snksi atas keterlambatan itu, Kemendagri akan mengirim surat peringatan.

"Mengirim peringatan karena sudah lewat tanggal 30 November. Kami pastikan yang kami tegur itu betul-betul sudah terlambat menyetujui [dan mengirimkan] 30 November walaupun belum kena sanksi. Tapi secara administrasi, seharusnya itu sudah perlu kami ingatkan," ucap Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Surat tersebut, kata dia, adalah semacam peringatan dengan teguran agar cepat diselesaikan jangan sampai tersendat hingga pengesahan APBD melampaui 31 Desember 2019.

Diketahui, DKI Jakarta seharusnya menyetujui dan menyampaikan Raperda APBD 2020 ke Kemendagri pada 30 November 2019 untuk dievaluasi sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD sudah menyampaikan target penyelesaian pembahasan RAPBD pada 11 Desember 2019 untuk dievaluasi oleh Kemendagri, namun Kemendagri belum secara resmi menentukan DKI terlambat.

"Saya belum bisa mengatakan yang sisanya terlambat karena peraturan perundang-undangan bilang tiga hari setelah persetujuan itu dikirim ke Kemendagri. Berarti kita berhitungnya kalau terlambat itu maksudnya andai kata menetapkan 30 November berarti tinggal hitung tiga hari kerja lagi ke depannya," ucap Syarifuddin.

Surat tersebut, kata dia, akan dikirimkan surat kepada DKI dan daerah lainnya yang juga mengalami keterlambatan.

"Paling nggak minggu depan, kami sudah harus menyurat mengingatkan yang belum. Rencana kita, artinya kita sudah tahu betul yang akan terlambat," kata Syarifuddin.

Adapun sanksi administrasi tidak dibayarkannya gaji bagi DPRD atau Pemprov diberlakukan jika daerah tersebut tidak mengesahkan APBD paling telat 31 Desember 2019 setelah dievaluasi oleh Kemendagri.

"Kecuali sampai 1 Januari belum disetujui bersama [jadi APBD] itu bisa kena sanksi administrasi. Makanya sekarang kami tinggal tunggu," kata Syarifuddin.

Sumber: antara Tag: pemerintahan Editor: Bernadheta Dian Saraswati

Artikel Terkait

Berita Pilihan

Mulai 1 Januari 2022, Ini Kebijakan Pajak Penghasilan Terbaru Ayah Vanessa Angel Siap Polisikan Para Haters Mahfud Salah Tulis 2022 Jadi 2032 saat Ucapkan Tahun Baru, Warganet Bereaksi.. Kota Semarang Banjir saat Malam Pergantian Tahun Baru Pergantian Tahun Baru 2022 di Kota Magelang Kondusif
Berita Terbaru
Bangun Kerangkeng di Rumah, Bupati Langkat Diduga Memperbudak Pekerja Sawit 3 hours ago
Pandemi Belum Berakhir, Paguyuban Tionghoa Tebar 18.690 Paket Sembako di Banyumas 10 hours ago
Update Covid 19: Kasus Baru 2.927 11 hours ago
Heboh Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat 12 hours ago
Minyak Goreng Rp14.000 Dijual di Pasar Mulai Pekan Ini 13 hours ago

Terpopuler

Pemberontak Myanmar Serang Kantor Polisi dan Bunuh Belasan Anggota Keamanan Warga Magelang Jadi Tersangka Penerbangan Balon Udara Berisi Petasan KECELAKAAN LION AIR: Angkasa Pura I Selidiki Arahan ATC JT 960 5 Mapala UMY Taklukkan Gunung Elbrus Kesadaran Berasuransi Mulai Meningkat saat Pandemi
Invasi Rusia di Depan Mata, AS Perintahkan Keluarga Staf Kedubesnya Tinggalkan Ukraina 16 hours ago
Wow! Akan Ada Tol Bawah Air Menuju IKN Nusantara 18 hours ago
Dikaitkan dengan Calon Pemimpin IKN, Ini Karya Arsitektur Ridwan Kamil 19 hours ago
Azis Syamsuddin Dituntut 4 Tahun 2 Bulan Penjara, Hak Politik Dicabut 20 hours ago
Terungkap! Ini Temuan Sementara Investigasi Kecelakaan Balikpapan 21 hours ago