Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia diminta mewaspadai kebangkitan kelompok teroris yang terafiliasi dengan Al Qaeda dan ISIS setelah kematian pejabat militer Iran Mayor Jenderal Qassem Soleimani beberapa waktu lalu.
Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta mengatakan Soleimani merupakan sosok yang dikenal karena memberantas terorisme termasuk Al-Qaeda dan ISIS.
Menurutnya, kematian Soleimani menjadi angin segar bagi kelompok teroris seperti ISIS dan Al-Qaeda. Peristiwa itu dapat membangitkan sel tidur afiliasi dua kelompok itu, termasuk di Indonesia.
“Karena ada peluang momentum kebangkitan di Timur Tengah yang tentu akan berdampak juga kepada afiliasinya di Indonesia,” kata Stanislaus Riyanta kepada Bisnis, Jumat (10/1/2020).
Kelompok di Indonesia yang diduga terafiliasi dengan ISIS adalah Jamaah Ansharut Daulah atau JAD. Kelompok ini diyakini melakukan aksi lebih ekstrem dibandingkan dengan Jamaah Islamiyah atau JI yang terafiliasi dengan Al-Qaeda. JAD dalam aksinya acap menyasar aparat atau pun pejabat tinggi di pemerintahan.
Stanislaus menyebut, pemerintah mesti melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi adanya ancaman tersebut.
“Pemerintah perlu menyiapkan skenario-skenario untuk penyelamatan WNI yang berada di Timur Tengah karena jumlahnya cukup banyak. Dampak langsung terkait ketegangan tersebut di Indonesia hampir tidak ada,” terangnya.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut ada sekitar 6.000 Warga Negara Indonesia teridentifikasi sebagai teroris lintas batas di luar negeri. Para foreign terorrist fighter (FTF) ini tersebar di sejumlah negara termasuk di Timur Tengah.
“Dari [negara] Suriah kita punya 187 [Warga Negara Indonesia]. Lebih dari 6.000 warga kita di luar negeri sekarang teridentifikasi [FTF],” kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (10/1/2020).
Dia menyebut para teroris lintas batas ini akan dipulangkan. Namun skema pemulangan masih akan dipikirkan oleh pemerintah. Pemulangan nantinya tidak akan membahayakan keamanan dalam negeri.
“Di berbagai negara itukan harus dibicarakan bagaimana pemulangannya kalau dipulangkan berbahaya atau tidak dan sebagainya. Nah itu misalnya kerja sama laut,” katanya.
Pemerintah juga melakukan kerja sama dengan Pemerintah Jepang untuk pemulangan para teroris tersebut.