News

Warga Tanjung Priok Tuntut Menteri Yasonna Minta Maaf

Penulis: Newswire
Tanggal: 22 Januari 2020 - 13:57 WIB
Menkumham Yasonna H. Laoly. - Antara

Harianjogja.com, JAKARTA - Warga Tanjung Priok menggelar Aksi Damai 221 Priok Bersatu di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Rabu (22/1/2020) siang. Mereka menuntut Menkum HAM Yasonna Laoly untuk meminta maaf atas ucapannya yang menyebut Tanjung Priok adalah daerah miskin, kumuh dan kriminal.

Pantauan detikcom di lokasi, ratusan warga Tanjung Priok ini mulai berdemo di depan kantor Kemenkum HAM, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2020), pada pukul 11:30 WIB. Kebanyakan dari mereka datang dengan mengendarai sepeda motor.

Massa mengenakan pakaian bebas. Massa aksi ini terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari laki-laki maupun perempuan.

Mereka juga membawa tulisan 'Gw Bumi Priok Lo Jual Gw Beli'. Massa juga membawa sejumlah bendera yang mereka kibarkan pada aksinya siang hari ini. Beberapa dari mereka juga mengenakan atribut NJ Mania.

Massa meneriakkan tuntutan mereka, yaitu meminta Yassona Laoly meminta maaf kepada warga Tanjung Priok atas ucapannya. Mereka juga berteriak, 'Priok Bukan Kriminal !!!'.

"Pak Yasonna Laoly untuk meminta maaf, artinya beliau menarik kembali perkataannya atau statemennt-nya yang mengatakan bahwa tingkat kriminal yang terbesar di Jakarta berada di Tanjung Priok. Artinya apa, kami sebagai warga masyarakat DKI Jakarta yang khusus bertempat tinggal di Tanjung Priok merasa tersakiti. Karena apa, tingkat kriminal di Jakarta ini bukan hanya di Tanjung Priok tetapi di seluruh pelosok Jakarta pun ada tingkat kriminalnya," kata Koordinator Aksi Dimas kepada detikcom.

Lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said yang mengarah ke Jalan HOS. Cokroaminoto nampak agak tersendat karena massa menutup setengah dari jalan yang ada. Namun, kendaraan roda dua dan roda empat masih dapat melalui jalan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meyakini bahwa kemiskinan adalah sumber tindakan kriminal. Menurut Yasonna, semua pihak harus membantu menyelesaikan masalah tersebut.

"Crime is a social product, crime is a social problem. As a social problem, sebagai problem sosial, masyarakat kita semua punya tanggung jawab soal itu. Itu sebabnya kejahatan lebih banyak di daerah miskin," kata Yasonna dalam sambutannya di acara 'Resolusi Pemasyarakatan 2020 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS)' di Lapas Narkotika Kelas IIA Jatinegara, Jakarta, Kamis (16/1/2020)

Yasonna mencontohkan dua anak yang lahir dan besar di dua kawasan yang berbeda, yakni Menteng dan Tanjung Priok. Ia meyakini jika anak yang lahir dari kawasan Tanjung Priok yang terkenal keras dan sering terjadi tindak kriminal akan melakukan hal serupa di masa depan.

"Yang membuat itu menjadi besar adalah penyakit sosial yang ada. Itu sebabnya kejahatan lebih banyak terjadi di daerah-daerah miskin. Slum areas [daerah kumuh], bukan di Menteng. Anak-anak Menteng tidak, tapi coba pergi ke Tanjung Priok. Di situ ada kriminal, lahir dari kemiskinan," sebut Yasonna.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : detik.com

Berita Terkait

Penambang Pasir di Sungai Progo Minta Diperbolehkan Kembali Beroperasi
Demo Sopir Truk di Wonosari Gunungkidul Soal Kebijakan Angkutan ODOL, Begini Tuntutannya
Bapanas Sebut Demo Sopir Truk ODOL Bisa Bikin Pasokan Pangan Terlambat
Demo Sopir Truk ODOL Juga Terjadi di Delangu Klaten, Diikuti Ratusan Orang

Video Terbaru

Berita Lainnya

  1. Panitia Video Announcer Contest SMG 2025 Tetapkan 50 Nominasi, Ini Daftarnya
  2. CIMB Niaga Sponsori VAC SMG 2025, Lomba Video Penyiar Masuk Tahap Penilaian
  3. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian
  4. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian

Berita Terbaru Lainnya

Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana