News

Diperiksa KPK, Hasto Mengaku Tak Tahu Kasus Suap Harun Masiku pada Komisioner KPU

Penulis: Newswire
Tanggal: 24 Januari 2020 - 16:47 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. - Detikcom/Matius Alfons


Harianjogja.com, JAKARTA-- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2020).

Ia mengaku tidak tahu menahu perihal suap dalam pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR dari PDIP yang dibongkar KPK. Suap itu terjadi antara mantan caleg PDIP Harun Masiku pada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Sama sekali tidak tahu karena partai tegaskan berulang kali melalui surat edaran tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan, apalagi tindakan melanggar hukum," ujar Hasto usai pemeriksaan.

Selain itu Hasto mengaku menjawab sekitar 24 pertanyaan dari penyidik. Salah satunya Hasto mengaku menjelaskan mengenai proses PAW yang menjadi pokok perkara.

"Ada pertanyaan saya jelaskan seluruh aspek kronologis mengapa partai mengambil keputusan terkait dengan pemindahan suara almarhum Bapak (Nazarudin) Kiemas karena itu adalah sebagai bagian dari kedaulatan partai politik dan ada presedennya untuk itu," kata Hasto.

Kasus yang membuat Hasto diperiksa ini berawal dari OTT KPK pada Rabu (8/1/2020). Singkat cerita, ada 4 tersangka yang ditetapkan, yaitu Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Saeful, dan Harun Masiku.

Wahyu merupakan Komisioner KPU, sedangkan Agustiani disebut sebagai orang kepercayaan Wahyu. Lalu Saeful hanya disebut KPK sebagai swasta dan Harun adalah kader PDIP. KPK menjerat Saeful dan Harun sebagai pemberi suap, sedangkan Wahyu dan Agustiani adalah penerimanya.

Harun disangkakan KPK memberikan suap ke Wahyu terkait PAW anggota DPR dari PDIP yang meninggal dunia, yaitu Nazarudin Kiemas. Nama Harun disebut didorong DPP PDIP untuk menggantikan Nazarudin.

Namun isu liar lain sempat muncul yang menyebutkan adanya 2 staf Hasto dengan inisial S dan D yang turut dijerat. Isu ini diembuskan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief lewat akun Twitter-nya.

"Jika benar ada dua staf sekjend Hasto Kristiyanto dengan inisial S dan D juga ikut OTT KPK bersama caleg Partai tersebut, maka apa arti sebuah tangisan?" cuit Andi Arief, Kamis (9/1/2020).

Dimintai konfirmasi mengenai cuitannya, Andi Arief menyebut apa yang ditulisnya hanyalah berdasarkan info yang dia terima. Dia masih menunggu konfirmasi resmi KPK.

Hanya, sampai kini KPK tidak menjawab jelas apakah ada di antara orang-orang yang terjaring OTT itu terkait dengan Hasto. Namun, bila merujuk pada 2 inisial itu, ada nama Saeful dan Doni dalam kasus tersebut, meskipun hanya Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka.

Hasto berulang kali menyanggah terlibat dalam kasus ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Detik.com

Berita Terkait

Duh! Ada Kebiasaan Setor Fee 15% dalam Proyek Pemerintah, KPK Justru Anggap Lazim
Dugaan Suap Perusahaan Jerman, Menkominfo: Tidak Bisa Ditoleransi
Dituding Terima Suap dari Perusaan asal Jerman SAP, MRT Jakarta Berikan Penjelasan Ini
Firli Bahuri Diperiksa Bareskrim Cuma 3 Jam

Video Terbaru

Berita Lainnya

  1. Pengumuman! Tarif Tol Gempol-Pandaan Mulai Naik pada 27 April 2024
  2. Muncul Polemik Sistem KomandanTe, DPC PDIP Klaten Tunggu Instruksi DPP
  3. Dinanti Warga, Tol Pejagan-Cilacap Statusnya Malah Turun Jadi PSN 3
  4. Dukungan Kapolda Jateng Maju di Pilgub Mengalir dari 3 Ormas Karanganyar

Berita Terbaru Lainnya

Petani Jateng Terima 10 Ribu Alsintan, Pj Gubernur Jateng Optimis Produksi Pangan Meningkat
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Lima Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kompolnas: Atasan Langsung Juga Harus Diperiksa
Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas