HomeNews

Hati-Hati! Pemberitaan Media yang Tak Ramah Anak Bisa Dipidana

Oleh:Newswire
31 Januari 2021 - 07:27 WIB

Media massa, jurnalis, pers, wartawan - Ilustrasi

Harianjogja.com, PAMEKASAN - Pemberitaan di media massa yang mengabaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, maka berpotensi bisa disanksi pidana. Hal tersebut disampaikan oleh Akademisi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura Dr Umi Supraptiningsih. 

"Jenis sanksinya bisa berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp500 juta," katanya kepada Antara--jaringan Harianjogja.com di Pamekasan, Sabtu (30/1/2021) malam.

Dosen Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Madura tersebut mengemukakan hal ini, menanggapi beredarnya pemberitaan sebagian media di Pamekasan yang menyebutkan identitas pelaku tindak pidana kriminal pada anak di sejumlah media massa.

Umi yang juga Koordinator Divisi Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP3A) Kabupaten Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan ketentuan yang mengikat mengenai pidana anak ini sebagaimana tertuang pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada ayat 1 dijelaskan bahwa identitas anak, anak korban, dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

Pada poin kedua dijelaskan bahwa identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan atau anak saksi.

Sanksinya disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Begitu pula, sambung Umi, dengan hukum materiilnya, yakni diatur di Pasal 64, yakni mengenai perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada Pasal 59 ayat (2) huruf b dijelaskan, harus dilakukan melalui, penghindaran dari publikasi atas identitasnya. "Ini diatur pada poin 'i' di Pasal 59," katanya..

Oleh karenanya, sambung Umi, kebijakan aparat kepolisian Polres Pamekasan saat menyampaikan rilis kepada media, lalu disiarkan oleh sejumlah media massa sesuai dengan rilis yang sebar institusi itu tanpa menyembunyikan identitas anak yang terlibat pelanggaran hukum tersebut, merupakan bentuk pelanggaran.

"Ini tidak seharusnya terjadi. Mari kita jaga ketentuan perundang-undangan pidana anak ini dengan baik," ujar Umi.

Dalam Undang-Undang Sitem Peradilan Pidana Anak, sebenarnya jika seorang anak terlibat dalam kasus pidana kriminal, maka harus dilakukan diversi, dengan ketentuan ancaman pidana dibawah 7 tahun, dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan.

"Ini yang saya kira juga perlu diketahui oleh masyarakat masyarakat dan alat penegak hukum bahwa kasus ini harus dilakukan diversi," kata Umi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Namun, diversi tersebut bisa dilakukan, apabila ada kesepakatan antara korban dan orang tua pelaku, dan orang tua pelaku dapat diberikan sanksi berupa membayar ganti rugi yang diderita oleh korban.

Sebelumnya pada 27 Januari 2021, Polres Pamekasan merilis keberhasilnya kepada media, menangkap para pelaku pencurian kotak amal sebanyak sembilan orang. Empat diantara para pelaku itu berusia di bawah umur, yakni berumur 15 tahun 1 orang dan 17 tahun tiga orang.

Dalam rilis yang disebar kepada insan pers, petugas menyebutkan dengan jelas nama dan alamat keempat orang tersangka yang masih di bawah umur itu, termasuk rilis Polres Pamekasan di media persbhayangkara.id.

Sumber: Antara Tag: Media massa Editor: Bernadheta Dian Saraswati

Artikel Terkait

Berita Pilihan

Mulai 1 Januari 2022, Ini Kebijakan Pajak Penghasilan Terbaru Ayah Vanessa Angel Siap Polisikan Para Haters Mahfud Salah Tulis 2022 Jadi 2032 saat Ucapkan Tahun Baru, Warganet Bereaksi.. Kota Semarang Banjir saat Malam Pergantian Tahun Baru Pergantian Tahun Baru 2022 di Kota Magelang Kondusif
Berita Terbaru
Bangun Kerangkeng di Rumah, Bupati Langkat Diduga Memperbudak Pekerja Sawit 2 hours ago
Pandemi Belum Berakhir, Paguyuban Tionghoa Tebar 18.690 Paket Sembako di Banyumas 9 hours ago
Update Covid 19: Kasus Baru 2.927 11 hours ago
Heboh Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat 11 hours ago
Minyak Goreng Rp14.000 Dijual di Pasar Mulai Pekan Ini 12 hours ago

Terpopuler

Pemberontak Myanmar Serang Kantor Polisi dan Bunuh Belasan Anggota Keamanan Warga Magelang Jadi Tersangka Penerbangan Balon Udara Berisi Petasan KECELAKAAN LION AIR: Angkasa Pura I Selidiki Arahan ATC JT 960 5 Mapala UMY Taklukkan Gunung Elbrus Kesadaran Berasuransi Mulai Meningkat saat Pandemi
Invasi Rusia di Depan Mata, AS Perintahkan Keluarga Staf Kedubesnya Tinggalkan Ukraina 15 hours ago
Wow! Akan Ada Tol Bawah Air Menuju IKN Nusantara 17 hours ago
Dikaitkan dengan Calon Pemimpin IKN, Ini Karya Arsitektur Ridwan Kamil 18 hours ago
Azis Syamsuddin Dituntut 4 Tahun 2 Bulan Penjara, Hak Politik Dicabut 19 hours ago
Terungkap! Ini Temuan Sementara Investigasi Kecelakaan Balikpapan 21 hours ago