HomeNews

Mahfud MD Sebut KLB Demokrat Belum Jadi Masalah Hukum, Begini Penjelasannya

Oleh:Oktaviano DB Hana
06 Maret 2021 - 18:37 WIB

Pimpinan sidang Jhoni Allen Marbun (tengah) didampingi para kader lainnya menjawab pertanyaan wartawan saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB tersebut, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. - Antara/Endi Ahmad

Harianjogja.com, JAKARTA - Kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, akan menjadi permasalahan hukum bila hasilnya didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, melalui akun Twitter resminya, @mohmahfudmd, Sabtu (6/3/2021) 12.08 WIB sebagai respons atas digelarnya KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). KLB tersebut menetapkan Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026, sekaligus menyatakan Ketum Partai Demokrat Kongres V Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah demisioner.

Bila telah didaftarkan, kata Mahfud, pemerintah akan meneliti keabsahan KLB Partai Demokrat itu berdasarkan undang-undang dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai politik. Selain itu, keputusan pemerintah itu pun dapat digugat melalui jalur pengadilan.

"Jd pengadilanlah pemutusnya. Dus, skrng tdk/blm ada mslh hukum di PD," tulisnya di Twitter.

Mahfud MD, juga melalui Twitter, menegaskan pemerintah sejak era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Joko Widodo tak pernah melarang digelarnya KLB ataupun musyawarah nasional luar biasa (munaslub) di partai politik.

Pasalnya, pemerintah menghormati independensi partai politik. Dia menilai risiko kebijakan itu adalah pemerintah dituding cuci tangan dan sebaliknya disebut ikut intervensi bila melarangnya.

"Jd sejak era Bu Mega, Pak SBY s-d Pak Jokowi ini Pemerintah tdk pernah melarang KLB atau Munaslub yg dianggap sempalan krn menghormati independensi parpol. Risikonya, Pemerintah dituding cuci tangan. Tp kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dsb," tulisnya di Twitter.

Sebelumnya, Mahfud menjelaskan bahwa sesuai UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pemerintah tidak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang.

"Sama dgn yg menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pd saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yg kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003)," ujarnya di Twitter.

Menko Polhukam memerinci saat itu Presiden Megawati tak melarang ataupun mendorong karena secara hukum hal itu menjadi masalah internal PKB.

Dia juga mencontohkan sikap pemerintahan yang dipimpin SBY pada 2008 yang tidak melakukan pelarangan saat terjadi dualisme di tubuh PKB.

"Sama jg dgn sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tdk melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol."

Sumber: JIBI/Bisnis Indonesia Tag: partai politik Editor: Budi Cahyana

Artikel Terkait
Majelis Hakim: Romahurmuziy Tak Pernah Nikmati Rp41,4 Juta Pemberian Muafaq 1 year ago
Ketua DPW PAN DIY: Saya Belum Terima Satupun Laporan Masuknya Nama Kader PAN 1 year ago
PAW Sumaryanto Tunggu Rekomendasi DPP Partai Gerindra 1 year ago
Jadi Ketua Umum Partai Hanura, OSO Terpilih Secara Aklamasi 1 year ago
Hanura Dilanda Konflik, Kader Diminta Dukung Langkah Wiranto Selamatkan Partai 1 year ago

Berita Pilihan

Tak Ada Kasus Positif saat Uji Petik Antigen, Sekolah di Klaten Diklaim Aman Waspada, Omicron Semakin Dekat! Singapura Sudah Catatkan 2 Orang Positif Selamat! PLN Perusahaan Listrik Rendah Karbon se-Asia Tenggara dan Asia Selatan Soal Video Tak Senonoh di YIA, Sekda DIY Minta Polisi Bertindak Anoman Datangi Rumah Warga Kalinegoro untuk Vaksinasi Covid-19
Berita Terbaru
Paksa Anak Tunarungu Bicara, Mensos Risma Dikritik 8 minutes ago
Pemerintah Perluas Cakupan Penerima Subsidi Upah 1 hour ago
Pesan Jokowi ke Polri: Ketegasan Harus Gigit Siapapun! 1 hour ago
Daftar 18 Nama Calon Anggota Dewan Pers 2022-2025 2 hours ago
Fadli Zon soal Reuni 212: Yang Bersenjata Dibilang Saudara, Yang Berdoa Dimusuhi 2 hours ago

Terpopuler

Pemberontak Myanmar Serang Kantor Polisi dan Bunuh Belasan Anggota Keamanan Warga Magelang Jadi Tersangka Penerbangan Balon Udara Berisi Petasan KECELAKAAN LION AIR: Angkasa Pura I Selidiki Arahan ATC JT 960 5 Mapala UMY Taklukkan Gunung Elbrus Kesadaran Berasuransi Mulai Meningkat saat Pandemi
KPK Sebut Kades Korupsi Kecil Tidak Diproses Hukum, ICW: Terlihat Menyederhanakan Masalah 3 hours ago
Tak Ada Kasus Positif saat Uji Petik Antigen, Sekolah di Klaten Diklaim Aman 3 hours ago
Satgas Siap Buru Mafia Tanah di Daerah 4 hours ago
Ilmuwan Sebut Omicron Akan Ambil Alih Varian Delta 4 hours ago
Waspada, Omicron Semakin Dekat! Singapura Sudah Catatkan 2 Orang Positif 4 hours ago