News

Jokowi Tekankan Pengembangan Ekonomi Digital di KTT D-8

Penulis: Nindya Aldila
Tanggal: 09 April 2021 - 10:17 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan terkait polemik impor beras melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden - Youtube

Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggarisbawahi pentingnya pengembangan ekonomi digital untuk pemulihan ekonomi di antara-anggota negara Developing-8 (D-8).

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Presiden Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-10 D-8 secara virtual di Istana Negara pada Kamis (8/4/2021).

Menurut Presiden, D-8 harus dapat mengembangkan digitalisasi, kecerdasan buatan (AI), computing power, big data, dan data analytics karena dianggap sebagai ekonomi masa depan.

Hal tersebut juga didukung dengan jumlah generasi muda di negara D8- yang sekitar 323 juta orang atau sekitar 27,3 persen, jauh lebih tinggi dibanding penduduk muda negara G7 yang hanya 135 juta orang atau sekitar 17,3 persen dari total populasi.

BACA JUGA : Pajak Digital Gagal Disepekati di KTT G20 Tahun Ini

“Investasi kepada kaum muda adalah investasi untuk masa depan. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia menggarisbawahi agar inovasi dapat terus ditumbuhkan,” ungkap Menlu Retno.

Keunggulan D-8 sebagai negara mayoritas muslim harus dimanfaatkan dengan mengembangkan industri startup berbasis syariah.

D-8 merupakan organisasi yang terdiri dari delapan negara berkembang yang mayoritas berpenduduk muslim, yaitu Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Pakistan, Turki, dan Nigeria.

D-8 bertujuan meningkatkan perdagangan antar-negara anggotanya dan untuk meningkatkan posisi tawar di dalam kancah perekonomian dunia.

Selain ekonomi digital, Presiden juga mengungkapkan pentingnya kelancaran perdagangan intra negara anggota D-8. Dengan potensi perdagangan antar negara anggota yang melebihi US$1,5 triliun, D8 dapat berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi global.

BACA JUGA : Indonesia Akan Jadi Tuan Rumah KTT G20 pada 2022

D-8 juga harus berkontribusi terhadap produksi vaksin dan terus mendorong akses adil terhadap vaksin Covid-19 untuk keluar dari krisis ini. Untuk itu, negara anggota harus membuka kerja sama pengembangan dan produksi vaksin ke depan.

Apalagi, beberapa dari negara D8 termasuk Indonesia saat ini tengah mengembangkan produksi vaksin mandiri.

“D-8 dapat berperan dalam menawarkan kapasitas produksi yang dimilikinya untuk meningkatkan produksi, mendorong akses yang terhadap vaksin, dan mendorong transfer teknologi,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia

Berita Terkait

Bareskrim Nyatakan Ijazah Jokowi Asli, Laporan di Polda Metro Jaya Masuk Tahap Penyelidikan
Bareskrim Menyatakan Keaslian Ijazah Sarjana Fakultas Kehutanan Jokowi
Ada Intervensi Pihak Ketiga di Sidang Pertama Ijazah Jokowi di PN Sleman
Sidang Pertama Gugatan Terkait Ijazah Jokowi di PN Sleman, Penggugat Akan Minta 14 Data

Video Terbaru

Berita Lainnya

  1. Panitia Video Announcer Contest SMG 2025 Tetapkan 50 Nominasi, Ini Daftarnya
  2. CIMB Niaga Sponsori VAC SMG 2025, Lomba Video Penyiar Masuk Tahap Penilaian
  3. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian
  4. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian

Berita Terbaru Lainnya

Terjerat Dobel Kasus Korupsi, Kadinkes Karanganyar Nonaktif Purwati Kembali Jadi Tersangka
Tim SAR Gabungan Temukan 1 Jenazah KMP Tunu Pratama Jaya
KPK Bidik 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR di Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia
Gedung Sekolah Rakyat Sudah Bisa Ditempati Saat Tahun Ajaran Baru, Renovasi 65 Titik Tuntas di 8 Juli 2025
28 Penumpang KMP Tunu Belum Ditemukan, SAR Terjunkan Tim Penyelam
Hubungan dengan Trump Retak, Elon Musk Bentuk Partai Amerika Tolak RUU Pajak
Bansos Beras Mulai Didistribusikan untuk 18.2 Juta Penerima
Gerombolan Pemuda Mabuk Bobol Warung, Curi Tabung Gas Peralatan Dapur hingga Beras
KPK Akan Segera Umumkan Penetapan Tersangka Korupsi CSR Bank Indonesia
Presiden Prabowo Suarakan Sikap dan Posisi Indonesia di KTT BRICS