News

Jokowi Diprediksi Wariskan Utang hingga Rp10.000 Triliun ke Presiden Terpilih 2024

Penulis: Jaffry Prabu Prakoso
Tanggal: 03 Juni 2021 - 13:07 WIB
Presiden Joko Widodo meresmikan Kereta Rel Listrik Lintas Yogyakarta/Solo di Stasiun Yogyakarta, DIY, Senin 1 Maret 2021 / Youtube Setpres

Harianjogja.com, JAKARTA - Utang pemerintah terus bertambah di tengah pandemi Covid-19. Hingga April, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang mencapai Rp6.527,29 triliun. Angka ini diperkirakan terus bertambah hingga akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini mengatakan bahwa utang badan usaha milik negara (BUMN) perbankan dan nonperbankan yang pasti akan ditanggung negara jika gagal bayar mencapai Rp2.143 triliun.

“Total utang publik sekarang mencapai Rp8.504 triliun. Saya memperkirakan di akhir periode, pemerintahan ini akan mewariskan lebih dari Rp10.000 triliun kepada presiden berikutnya,” katanya dikutip melalui keterangan pers, Kamis (3/6/2021).

Didik menjelaskan bahwa pada 2019 utang yang diputuskan di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencapai Rp921,5 triliun. Keperluan tersebut untuk membayar bunga, pokok, dan sisanya menambal kebutuhan defisit.

Tahun lalu, rencana utang ingin ditekan menjadi Rp651,1 triliun agar wajah APBN kelihatan apik. Tapi krisis dan pandemi mengharuskan utang tahun 2020 dinaikkan hampir 2 kali lipat menjadi Rp1226 triliun.

Perubahan-perubahan tersebut, ungkap Didik, mencerminkan perilaku labil dan seenak sendiri dari penguasa. Akibatnya, setiap tahun kewajiban pembayaran utang pokok dan bunga plus cicilan utang luar negeri pemerintah yang tidak termasuk swasta pada 2020 mencapai Rp772 triliun.

BACA JUGA: Gunung Merapi Luncurkan Lava Pijar Sejauh 1,5 Kilometer

Sementara itu, pembayaran utang dari kantong APBN ke depan bisa bergerak cepat menuju Rp1.000 triliun dalam waktu tidak terlalu lama.

“Saya hanya mengingatkan, gabungan dari masalah APBN ini ditambah kepercayaan publik merosot maka krisis bisa terjadi. Karena itu, kemuingkinan krisis harus dicegah dengan menguatkan kembali APBN agar hati-hati dalam perencanaannya dan mengembalikan lagi pertumbuhan di atas tingkat moderat,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com

Berita Terkait

Jokowi Puji Prabowo Terkait Tarif Trump Bisa Turun di Angka 19 Persen
Dikabarkan Resmi Jadi Kader PSI Seusai Dipecat PDIP, Begini Respons Jokowi
Presiden Prabowo Sambangi Rumah Jokowi
Jokowi Menyatakan Akan Mendukung Penuh PSI

Video Terbaru

Berita Lainnya

  1. Panitia Video Announcer Contest SMG 2025 Tetapkan 50 Nominasi, Ini Daftarnya
  2. CIMB Niaga Sponsori VAC SMG 2025, Lomba Video Penyiar Masuk Tahap Penilaian
  3. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian
  4. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian

Berita Terbaru Lainnya

Pesawat Latih AU Bangladesh Tabrak Sekolah, 27 Orang Tewas
Dugaan Korupsi Bansos Presiden untuk Covid-19 Tahun 2020, KPK Usut Harga Barang yang Dipasok
Ini Daftar 11 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Sritex Termasuk Mantan Dirut Bank Jateng
Tujuh Tersangka Kasus Korupsi Sritex dari Pihak Bank, Ini Peran yang Diungkap Kejagung
Hamas Vs Israel Kemungkinan Bakal Gencatan Senjata Pekan Ini
Eks Marinir AL Indonesia Jadi Tentara Bayaran Rusia Kini Minta Pulang, Anggota DPR Sebut Negara Tidak Boleh Kasihan
Ini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Terbaru 2025 untuk PKH dan BPNT lewat Website dan HP
Mandiri Taspen Resmikan Program Bedah Rumah di Bekasi
Kerugian Negara Akibat Kasus Sritex Capai Rp1 Triliun
Kejagung Ungkap Alasan Mantan Dirkeu Sritex Allan Moran Severino Jadi Tersangka, Pencairan Kredit untuk Bayar Utang