Harianjogja.com, JAKARTA – Potensi nilai kapal global yang melewati perairan Indonesia diperkirakan mencapai US$5,6 triliun atau sekitar Rp78.400 triliun. Nilai ini setara dengan 35 tahun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenkomarves Basilio Diaz mengatakan hingga 2019, nilai perdagangan kapal global mencapai US$14 triliun.
Berdasarkan data tersebut, dia mengkalkulasikan ada potensi nilai senilai US$5,6 triliun yang sebetulnya bisa menjadi sumber pendapatan negara apabila 90 persen lalu lintas kargo pengiriman barang di dunia dilakukan melewati laut, dan hampir 40 persen kargo yang diangkut melalui laut melewati perairan Indonesia.
“Bayangkan nilai itu setara dengan 35 tahun APBN. Mudah-mudahan data tersebut bisa menjadi informasi informasi potensi di laut dan pengembangan marine services yang bisa kita gapai kalau ingin bekerja sama lebih luas,” ujarnya, Kamis (23/9/2021).
Tak hanya terkait dengan nilai ekonomi dan perdagangan yang dilakukan kapal, berdasarkan peta kepadatan lalu lintas Kapal yang lewat di Selat Malaka menurut laporan dari Singapura adalah sebanyak 130.000 kapal, dengan sekitar 44.000 – 90.000 kapal menuju Indonesia.
Data ini juga diperkuat dari laporan Kemenhub pada 2020 yang mencatat total pergerakan kapal di tiga perairan terbesar di Indonesia, yakni selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Malaka mencapai 200.000 kapal.
Rinciannya di selat Sunda pergerakan kapal mencapai 53.000 kapal, di selat Lombok dilewati 36.000 kapal, dan terbesar selat Malaka yakni sebanyak 120.000 kapal. Secara strategis, posisi rentetan kapal yang berlayar dari Timur Tengah atau Afrika Selatan yang masuk ke selat Malaka dapat menyinggahi mulai dari Pelabuhan Sabang hingga Pelabuhan Merak.
Namun, sayangnya potensi tersebut belum tergarap dengan baik karena Indonesia belum bisa menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh ribuan kapal yang melintas tersebut. Misalnya untuk pergantian kru, pengisian bahan bakar, hingga logistik.
“Kalau kita hitung kira-kira kebutuhan mereka [kapal-kapal] yang lewat untuk pergantian kru, pengisian bahan bakar. Maka ada potensi opportunity loss kira-kira US$173 miliar. Mungkin bisa lebih lagi kalau ada yang punya data dan perhitungan lebih tepat,” imbuhnya.
Dia pun mendorong para Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) mulai memberikan layanan emergency call. Dari situ, peluang bisnis layanan maritime bisa terbuka lebih luas untuk melayani pergantian kapal.
Saat ini Kemenkomarves telah mengkoordinasikan Kementerian dan Lembaga Terkait dalam menyepakati dibukanya 5 pelabuhan di Indonesia sebagai titik pergantian kru.