News

Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Dinilai Tak Punya Reputasi Ilmiah

Penulis: Jaffry Prabu Prakoso
Tanggal: 19 Oktober 2021 - 09:57 WIB
Logo Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). - Antara

Harianjogja.com, JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto memperkirakan kinerja inovasi Indonesia akan terus merosot pasca penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), empat lembaga penelitian non-kementerian (LPNK), dan empat puluh empat badan penelitian pengembangan di kementerian teknis ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Menurutnya, dalam beberapa waktu ke depan BRIN akan disibukkan oleh urusan konsolidasi kelembagaan, SDM, anggaran dan aset. Upaya ini akan semakin rumit, bila terjadi politisasi, karena Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarno Putri yang baru dilantik adalah Ketua Dewan Pengarah BPIP yang juga ketua umum partai politik.

BACA JUGA : Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Apa Tugas

“Apalagi Ketua Dewan Pengarah BRIN tersebut adalah Ketum Parpol, yang dikenal tidak mempunyai reputasi ilmiah yang mumpuni. Jadi menjadi wajar, kalau kita khawatir terjadi politisasi riset,” tegas Mulyanto melalui pesan instan, Senin (18/10/2021).

Mulyanto menjelaskan bahwa BRIN akan menghadapi masalah kepemimpinan karena sekarang ini para akademisi dan peneliti sudah terlanjur tidak percaya dengan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan BRIN. Kepemimpinan BRIN saat ini dinilai bersifat politis dan ideologis.

“Setidaknya para ahli mempertanyakan alasan pemerintah menjadikan Anggota Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Padahal kaitan BPIP dengan BRIN ini terpaut jauh,” jelasnya.

Menurut Mulyanto, BRIN merupakan badan riset inovasi yang harusnya bekerja secara independen berdasarkan prinsip dan metodologi ilmiah teknis yang obyektif dan rasional. Sementara BPIP sangat ideologis.

BACA JUGA : Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Punya Harta

Apabila mau dikaitkan, tambah Mulyanto, pasti ada hubungannya. Akan tetapi terlalu dipaksakan. Bukan hanya BRIN, semua kementerian dan lembaga secara filosofis dasar hukumnya juga sudah berdasarkan Pancasila.

“Saya melihat sedikitnya ada tiga permasalahan besar yang tidak mudah diselesaikan BRIN kalau tidak ada konsolidasi yang kuat. Pertama, masalah kepemimpinan. Kedua, masalah kelembagaan, dan ketiga masalah pelaksanaan program,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia

Berita Terkait

India Luncurkan Iris, Guru Sekolah Berwujud Robot AI
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
AHY Minta Masyarakat Bersatu Kembali Usai Pembacaan Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres

Video Terbaru

Berita Lainnya

  1. Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling Sukoharjo Hari Ini 24 April 2024
  2. Jadwal Samsat Keliling Sragen Hari Ini 24 April 2024
  3. Samsat Keliling Karanganyar Hari Ini Hadir di Tiga Kecamatan
  4. Prakiraan Cuaca Sukoharjo 24 April 2024: Berpeluang Turun Hujan Sore Nanti

Berita Terbaru Lainnya

KPK Bidik LHKPN 2 Pejabat Pemilik Kripto Miliaran Rupiah
Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
10 Orang Tewas Usai Dua Helikopter Militer Malaysia Tabrakan, Berikut Kronologinya
Petani Jateng Terima 10 Ribu Alsintan, Pj Gubernur Jateng Optimis Produksi Pangan Meningkat
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP