News

Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Dinilai Tak Punya Reputasi Ilmiah

Penulis: Jaffry Prabu Prakoso
Tanggal: 19 Oktober 2021 - 09:57 WIB
Logo Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). - Antara

Harianjogja.com, JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto memperkirakan kinerja inovasi Indonesia akan terus merosot pasca penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), empat lembaga penelitian non-kementerian (LPNK), dan empat puluh empat badan penelitian pengembangan di kementerian teknis ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Menurutnya, dalam beberapa waktu ke depan BRIN akan disibukkan oleh urusan konsolidasi kelembagaan, SDM, anggaran dan aset. Upaya ini akan semakin rumit, bila terjadi politisasi, karena Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarno Putri yang baru dilantik adalah Ketua Dewan Pengarah BPIP yang juga ketua umum partai politik.

BACA JUGA : Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Apa Tugas

“Apalagi Ketua Dewan Pengarah BRIN tersebut adalah Ketum Parpol, yang dikenal tidak mempunyai reputasi ilmiah yang mumpuni. Jadi menjadi wajar, kalau kita khawatir terjadi politisasi riset,” tegas Mulyanto melalui pesan instan, Senin (18/10/2021).

Mulyanto menjelaskan bahwa BRIN akan menghadapi masalah kepemimpinan karena sekarang ini para akademisi dan peneliti sudah terlanjur tidak percaya dengan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan BRIN. Kepemimpinan BRIN saat ini dinilai bersifat politis dan ideologis.

“Setidaknya para ahli mempertanyakan alasan pemerintah menjadikan Anggota Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Padahal kaitan BPIP dengan BRIN ini terpaut jauh,” jelasnya.

Menurut Mulyanto, BRIN merupakan badan riset inovasi yang harusnya bekerja secara independen berdasarkan prinsip dan metodologi ilmiah teknis yang obyektif dan rasional. Sementara BPIP sangat ideologis.

BACA JUGA : Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Punya Harta

Apabila mau dikaitkan, tambah Mulyanto, pasti ada hubungannya. Akan tetapi terlalu dipaksakan. Bukan hanya BRIN, semua kementerian dan lembaga secara filosofis dasar hukumnya juga sudah berdasarkan Pancasila.

“Saya melihat sedikitnya ada tiga permasalahan besar yang tidak mudah diselesaikan BRIN kalau tidak ada konsolidasi yang kuat. Pertama, masalah kepemimpinan. Kedua, masalah kelembagaan, dan ketiga masalah pelaksanaan program,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia

Berita Terkait

Berikut 10 Menteri Kabinet Merah Putih dengan Kinerja Terbaik Versi IndoStrategi
Dana Hibah 9 Parpol di Bantul Cair, Segini Besarannya
Pertemuan Prabowo-Anwar, Blok Ambalat Disepakati Akan Dikelola Bersama Indonesia dan Malaysia

Video Terbaru

Berita Lainnya

  1. Panitia Video Announcer Contest SMG 2025 Tetapkan 50 Nominasi, Ini Daftarnya
  2. CIMB Niaga Sponsori VAC SMG 2025, Lomba Video Penyiar Masuk Tahap Penilaian
  3. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian
  4. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian

Berita Terbaru Lainnya

LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Keberangkatan 29 Calon Pekerja Migran Ilegal Hendak ke Timur Tengah Digagalkan di Bandara Kertajati
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada Berbuntut Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah
Uji Kelayakan dan Kepatutan 12 Calon Duta Besar Berlangsung Tertutup hingga Besok
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil