News

Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Dinilai Tak Punya Reputasi Ilmiah

Penulis: Jaffry Prabu Prakoso
Tanggal: 19 Oktober 2021 - 09:57 WIB
Logo Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). - Antara

Harianjogja.com, JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto memperkirakan kinerja inovasi Indonesia akan terus merosot pasca penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), empat lembaga penelitian non-kementerian (LPNK), dan empat puluh empat badan penelitian pengembangan di kementerian teknis ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Menurutnya, dalam beberapa waktu ke depan BRIN akan disibukkan oleh urusan konsolidasi kelembagaan, SDM, anggaran dan aset. Upaya ini akan semakin rumit, bila terjadi politisasi, karena Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarno Putri yang baru dilantik adalah Ketua Dewan Pengarah BPIP yang juga ketua umum partai politik.

BACA JUGA : Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Apa Tugas

“Apalagi Ketua Dewan Pengarah BRIN tersebut adalah Ketum Parpol, yang dikenal tidak mempunyai reputasi ilmiah yang mumpuni. Jadi menjadi wajar, kalau kita khawatir terjadi politisasi riset,” tegas Mulyanto melalui pesan instan, Senin (18/10/2021).

Mulyanto menjelaskan bahwa BRIN akan menghadapi masalah kepemimpinan karena sekarang ini para akademisi dan peneliti sudah terlanjur tidak percaya dengan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan BRIN. Kepemimpinan BRIN saat ini dinilai bersifat politis dan ideologis.

“Setidaknya para ahli mempertanyakan alasan pemerintah menjadikan Anggota Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Padahal kaitan BPIP dengan BRIN ini terpaut jauh,” jelasnya.

Menurut Mulyanto, BRIN merupakan badan riset inovasi yang harusnya bekerja secara independen berdasarkan prinsip dan metodologi ilmiah teknis yang obyektif dan rasional. Sementara BPIP sangat ideologis.

BACA JUGA : Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Punya Harta

Apabila mau dikaitkan, tambah Mulyanto, pasti ada hubungannya. Akan tetapi terlalu dipaksakan. Bukan hanya BRIN, semua kementerian dan lembaga secara filosofis dasar hukumnya juga sudah berdasarkan Pancasila.

“Saya melihat sedikitnya ada tiga permasalahan besar yang tidak mudah diselesaikan BRIN kalau tidak ada konsolidasi yang kuat. Pertama, masalah kepemimpinan. Kedua, masalah kelembagaan, dan ketiga masalah pelaksanaan program,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia

Berita Terkait

Stevanus Dorong Perlindungan HKI di Raperda Riset dan Inovasi Daerah
Pakar Nilai Kaderisasi Parpol Kunci Cegah Korupsi Kepala Daerah
Ridwan Kamil Akui Khilaf dan Sampaikan Permohonan Maaf Publik

Video Terbaru

Berita Lainnya

Berita Terbaru Lainnya

46.207 Penumpang Tinggalkan Jakarta dengan Kereta Api Hari Ini
Pemilih Muda Absen di Pemilu Myanmar Besutan Junta
Crazy Rich China Pilih Pindahkan Jet Pribadi ke Singapura dan Jepang
Kepala AD Malaysia Dinonaktifkan Terkait Dugaan Korupsi
Ribuan Wisatawan Malaysia Manfaatkan Kereta Cepat Whoosh
Toko Alkohol di Riyadh Kini Bisa Diakses Ekspatriat Premium
Pemilu Myanmar Digelar, Pertama Sejak Kudeta Militer 2021
Pemerintah Targetkan 15.000 Rumah Pascabanjir Rampung 3 Bulan
168 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada H+2 Natal
Pemerintah Kebut Pemulihan Banjir Aceh-Sumatra Saat Nataru