News

Soal UMP, Said Iqbal Akan Adukan Pemerintah ke ILO

Penulis: Indra Gunawan
Tanggal: 25 November 2021 - 07:27 WIB
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (9/10). Penyidik Direktorat Kriminal Umum melakukan pemeriksaan terhadap Said Iqbal sebagai saksi terkait kasus berita bohong untuk tersangka Ratna Sarumpaet - Antara

Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal berencana mengadukan pemerintah Indonesia ke organisasi buruh internasional (Internasional Labour Organization/ILO). Penyebabnya, Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan pendekatan keamanan, bahkan ancaman dalam penetapan upah minimum.

"Anehnya menteri tenaga kerja minta didampingi Menteri Dalam Negeri, Menteri Polhukam, Kejaksaan Agung, mengumpulkan gubernur, bupati dan wali kota menjelaskan upah minimum ini harus sesuai ketetapan pemerintah,” ujar Said dalam  konferensi pers di Youtube Bicarah Buruh, Rabu (24/11/2021).

“Pertama, ada surat Kemendagri yang memberikan sanksi terhadap keputusan pemerintah. Kedua, ada rapat koordinasi dipimpin oleh Menkopolhukam dan Kejaksaan Agung. Ini apa mengancam?,” lanjut Said Iqbal.

Dia menilai, sanksi tersebut jadi membatasi kepala daerah untuk menaikkan upah minimum pekerja dengan layak.

“Saya benar-benar akan melaporkan pada sidang ILO soal proses-proses seperti ini. Bahwa telah terjadi pendekatan keamanan pada sosialisasi ke bawah,” tuturnya.

Sebagai anggota pengurus pusat ILO, dia menjelasakan bahwa di negara lain penentuan upah minimum hanya dilakukan oleh Kemnaker dan sejenisnya. Tidak ada campur tangan instansi lainnya.

Baca juga: Ibu di Bantul Polisikan Anak karena Jual Perabotan hingga Genting Rumah

Tapi di Indonesia, kata dia, justru Kemendagri ikut campur urusan pengupahan.

“Saya ini pengurus pusat ILO PBB, nggak pernah saya keliling dunia saat jadi pembicara atau jadi peserta dalam rapat internasional ada mendagricawe-cawe ikut campur dalam penetapan upah minimum,” ungkapnya.

“Digabung asja sekalian mendagri dan menaker, enggak usah ada Kemnaker sekalian,” sambungnya.

Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan rata-rata kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 1,09 persen.

Meski begitu, Kemnaker menegaskan angka pastinya tetap berbeda-beda di masing-masing provinsi.

Nantinya, gubernur yang akan menyesuaikannya dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Namun, Iqbal menolak hal ini sebab angka 1.09 persen jauh dari angka yang diusulkan KSPI, yakni 7 hingga 10 persen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : bisnis.com

Berita Terkait

WTP 13 Kali Berturut-turut, Pemkot Jogja Terima Penghargaan dari Kemenkeu RI
Penataan Kawasan Kumuh di Sungai Gajah Wong Dapat Apresiasi Bank Dunia
YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
Tak Punya Rekening Bank, Pencairan BSU Rp600.000 Bisa di Kantor Pos
Hore... BSU Subsidi Gaji Tahap 2 Cair Lagi
Bantuan Subsidi Upah Hanya untuk Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Kenapa?
Harga BBM Naik, Kadin Ramalkan Upah Minimum 2023

Video Terbaru

Advertisement

Berita Lainnya

  1. Polres Boyolali Tindak Tegas 8 Pelanggaran Potensi Laka Lantas, Simak Daftarnya
  2. Ditahan di Rutan Salemba, Kejagung Sebut Kondisi Putri Candrawathi Sehat
  3. Dulu Kawasan Santri, Semarang Tengah Bakal Jadi Pusat Wisata Sejarah Islam
  4. Juara Lomba Krenova 2022 akan Diseleksi Lagi untuk Mendapat Pendanaan

Berita Terbaru Lainnya

Perpadi Sebut Beras Selundupan dari Vietnam Beredar di Indonesia
Komnas HAM Beberkan Bukti Gas Air Mata Penyebab Utama Kematian Korban Kanjuruhan
BPOM Tarik 41 Obat Tradisional dan 16 Kosmetik Mengandung Kimia
Dukungan Akbar Tanjung untuk Anies Maju Capres Perlu Dilihat Konteksnya
16 Budaya Asal Jateng Ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda 2022
Raja Charles III Sampaikan Dukacita Atas Tragedi Kanjuruhan
Top 7 News Harianjogja.com Kamis, 6 Oktober 2022
Waketum Golkar Sebut Pernyataan Pak Akbar Tandjung Soal Anies Hanya Ucapan Selamat
Kakek Memasang 9 AC di Apartemen, Tetangganya Mengeluh
BPJS Ketenagakerjaan Bidik 912.000 Pekerja Informal untuk Jadi Peserta