HomeNews

Soal UMP, Said Iqbal Akan Adukan Pemerintah ke ILO

Oleh:Indra Gunawan
25 November 2021 - 07:27 WIB

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (9/10). Penyidik Direktorat Kriminal Umum melakukan pemeriksaan terhadap Said Iqbal sebagai saksi terkait kasus berita bohong untuk tersangka Ratna Sarumpaet - Antara

Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal berencana mengadukan pemerintah Indonesia ke organisasi buruh internasional (Internasional Labour Organization/ILO). Penyebabnya, Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan pendekatan keamanan, bahkan ancaman dalam penetapan upah minimum.

"Anehnya menteri tenaga kerja minta didampingi Menteri Dalam Negeri, Menteri Polhukam, Kejaksaan Agung, mengumpulkan gubernur, bupati dan wali kota menjelaskan upah minimum ini harus sesuai ketetapan pemerintah,” ujar Said dalam  konferensi pers di Youtube Bicarah Buruh, Rabu (24/11/2021).

“Pertama, ada surat Kemendagri yang memberikan sanksi terhadap keputusan pemerintah. Kedua, ada rapat koordinasi dipimpin oleh Menkopolhukam dan Kejaksaan Agung. Ini apa mengancam?,” lanjut Said Iqbal.

Dia menilai, sanksi tersebut jadi membatasi kepala daerah untuk menaikkan upah minimum pekerja dengan layak.

“Saya benar-benar akan melaporkan pada sidang ILO soal proses-proses seperti ini. Bahwa telah terjadi pendekatan keamanan pada sosialisasi ke bawah,” tuturnya.

Sebagai anggota pengurus pusat ILO, dia menjelasakan bahwa di negara lain penentuan upah minimum hanya dilakukan oleh Kemnaker dan sejenisnya. Tidak ada campur tangan instansi lainnya.

Baca juga: Ibu di Bantul Polisikan Anak karena Jual Perabotan hingga Genting Rumah

Tapi di Indonesia, kata dia, justru Kemendagri ikut campur urusan pengupahan.

“Saya ini pengurus pusat ILO PBB, nggak pernah saya keliling dunia saat jadi pembicara atau jadi peserta dalam rapat internasional ada mendagricawe-cawe ikut campur dalam penetapan upah minimum,” ungkapnya.

“Digabung asja sekalian mendagri dan menaker, enggak usah ada Kemnaker sekalian,” sambungnya.

Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan rata-rata kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 1,09 persen.

Meski begitu, Kemnaker menegaskan angka pastinya tetap berbeda-beda di masing-masing provinsi.

Nantinya, gubernur yang akan menyesuaikannya dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Namun, Iqbal menolak hal ini sebab angka 1.09 persen jauh dari angka yang diusulkan KSPI, yakni 7 hingga 10 persen.

Sumber: bisnis.com Tag: Upah Buruh Editor: Bernadheta Dian Saraswati

Artikel Terkait
Menaker Surati para Gubernur yang Tidak Terapkan UMP sesuai Aturan 3 weeks ago

Berita Pilihan

Mulai 1 Januari 2022, Ini Kebijakan Pajak Penghasilan Terbaru Ayah Vanessa Angel Siap Polisikan Para Haters Mahfud Salah Tulis 2022 Jadi 2032 saat Ucapkan Tahun Baru, Warganet Bereaksi.. Kota Semarang Banjir saat Malam Pergantian Tahun Baru Pergantian Tahun Baru 2022 di Kota Magelang Kondusif
Berita Terbaru
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo Positif Covid-19 6 hours ago
Kondisi Ribuan Truk di Indonesia Mirip Truk yang Kecelakaan Balikpapan 7 hours ago
Bupati Langkat di Pusaran Suap dan Perbudakan Manusia 7 hours ago
PPKM Jawa Bali 24—31 Januari, DIY Tetap Level 2 9 hours ago
Bangun Kerangkeng di Rumah, Bupati Langkat Diduga Memperbudak Pekerja Sawit 11 hours ago

Terpopuler

Pemberontak Myanmar Serang Kantor Polisi dan Bunuh Belasan Anggota Keamanan Warga Magelang Jadi Tersangka Penerbangan Balon Udara Berisi Petasan KECELAKAAN LION AIR: Angkasa Pura I Selidiki Arahan ATC JT 960 5 Mapala UMY Taklukkan Gunung Elbrus Kesadaran Berasuransi Mulai Meningkat saat Pandemi
Pandemi Belum Berakhir, Paguyuban Tionghoa Tebar 18.690 Paket Sembako di Banyumas 18 hours ago
Update Covid 19: Kasus Baru 2.927 20 hours ago
Heboh Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat 20 hours ago
Minyak Goreng Rp14.000 Dijual di Pasar Mulai Pekan Ini 21 hours ago
Invasi Rusia di Depan Mata, AS Perintahkan Keluarga Staf Kedubesnya Tinggalkan Ukraina 1 day ago