News

Satgas Siap Buru Mafia Tanah di Daerah

Penulis: Yanita Petriella
Tanggal: 03 Desember 2021 - 21:27 WIB
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil. - Antara/Dhemas Reviyanto

Harianjogja.com, JAKARTA–Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama aparat penegak hukum bertindak tegas dengan memburu oknum di instansinya yang terlibat praktik mafia tanah hingga ke daerah.

Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah yang dibentuk bersama Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial, saat ini memiliki perpanjangan tangan hingga ke provinsi.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan bahwa Satgas Anti-Mafia Tanah bertugas untuk menindak Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat kementerian yang terlibat dalam masalah pertanahan.

Tak hanya di tingkat nasional, Satgas Anti-Mafia Tanah juga dibentuk di tingkat provinsi, sehingga diharapkan wilayah kerja dalam pemberantasan mafia tanah bisa lebih efektif,” ujarnya dikutip dari Laman Kementerian ATR/BPN, Jumat (3/12/2021).

Sofyan menuturkan, pihaknya selama ini telah menindak tegas oknum pegawai BPN yang terlibat dalam praktik mafia tanah. Sejumlah sanksi pun telah diberikan, mulai dari penurunan pangkat hingga pemecatan, tergantung kesalahannya.

Baca juga: Sandiaga Uno Ajarkan agar Tas Ransel Dijinjing saat Naik Pesawat, Warganet Pro Kontra

“Perlu diketahui, pegawai yang bekerja di BPN ini 38.000 orang. Ibarat keranjang besar apel, jika ada yang busuk, akan kami buang,” ujarnya.

Tidak hanya sampai ke internal kementerian dan lembaga yang dipimpinnya, Sofyan juga memastikan akan menindak notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terlibat dalam mafia tanah.

Untuk itu, dia meminta masyarakat segera melaporkan oknum notaris dan PPAT yang terindikasi terlibat mafia tanah kepada Kementerian ATR/BPN langsung, atau melalui www.lapor.go.id.

“Tidak boleh PPAT yang terlibat mafia tanah itu bergentayangan, karena mereka diberikan kepercayaan oleh negara, tapi jadi pengkhianat. Itu jahat sekali namanya, padahal mereka dapat gaji dan mendapat fee dari masyarakat,” tuturnya.

Dia juga menegaskan bahwa proses perbaikan di jajaran Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN, dan Kantor Pertanahan (Kantah) terus berjalan.

Seperti diketahui, pada pertengahan Oktober 2021 lalu, Kementerian ATR/BPN telah memberikan sanksi terhadap 125 pegawainya yang terbukti terlibat dalam praktik mafia tanah. Adapun sebanyak 32 pegawai mendapatkan hukuman berat, 53 orang dihukum disiplin sedang, dan 40 orang dihukum disiplin ringan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : bisnis.com

Berita Terkait

Satu Rumah Sengketa di Lempuyangan Akhirnya Dieksekusi, Penghuni Tidak Dapat Kompensasi
Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertifikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar
Program PTSL di Gunungkidul Sasar 3.500 Bidang Tanah

Video Terbaru

Berita Lainnya

  1. Panitia Video Announcer Contest SMG 2025 Tetapkan 50 Nominasi, Ini Daftarnya
  2. CIMB Niaga Sponsori VAC SMG 2025, Lomba Video Penyiar Masuk Tahap Penilaian
  3. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian
  4. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian

Berita Terbaru Lainnya

Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak