HomeNews

KPK Sebut Kades Korupsi Kecil Tidak Diproses Hukum, ICW: Terlihat Menyederhanakan Masalah

Oleh:Newswire
03 Desember 2021 - 22:27 WIB

Ilustrasi. - Antara

Harianjogja.com, JAKARTA-Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata seperti tidak memahami Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menyebutkan, bahwa mengembalikan nilai kerugian negara tidak menghapus pidana pelaku korupsi.

Apalagi, praktik korupsi sama sekali tidak memandang mereka merugikan keuangan negara dari nilai uang yang besar maupun kecil.

"Sepertinya Komisioner KPK tersebut harus benar-benar serius ketika membaca Undang-undang (UU) Tipikor. Praktik korupsi tidak bisa dinilai besar atau kecil hanya dengan mempertimbangkan jumlah uangnya saja," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dikonfirmasi, Jumat (3/12/2021).

ICW merespons hal tersebut, lantaran Alexander Marwata mengemukakan, kepala desa yang melakukan korupsi kecil setidaknya tidak dilakukan proses hukum.

Namun, hanya mengembalikan nilai kerugian negara dan sebaiknya diberikan sanksi pemecatan dari jabatannya.

Alasan Kurnia, mungkin secara normal nilai korupsinya kecil. Namun, jika dilakukan terhadap sektor esensial yang berdampak pada hajat hidup masyarakat desa atau ternyata melibatkan aparat penegak hukum, atau pejabat daerah setempat.

"Jadi, pendapat Marwata itu terlihat menyederhanakan permasalahan korupsi," ucap Kurnia.

Baca juga: Puluhan Desainer Tampilkan Karya Tren Fesyen 2022

Apalagi, bila yang dimaksud pimpinan KPK Alexander Marwata ingin mendorong restorative justice. Maka, bagi ICW pernyataan Alex jelas keliru.

"Restorative justice tidak tepat dilakukan terhadap kejahatan kompleks seperti korupsi, terlebih lagi korupsi sudah dikategorikan sebagai extraordinary crime," ungkapnya

Masih menurut Kurnia, pendapat yang disampaikan Alexander Marwata berdampak cukup serius. Apalagi, tidak menutup kemungkinan malah dimanfaatkan oleh para kepala desa.

"Bukan tidak mungkin kepala desa yang korup akan semakin terpacu untuk melakukan praktik culas itu, toh, ketika ingin diusut penegak hukum, mereka dapat terbebas jerat hukum asal mengembalikan dananya sebagaimana usul Marwata," kata Kurnia

Dalam temuan ICW terkait anggaran dana desa, diketahui sektor tersebut yang paling banyak terindikasi korupsi pada semester pertama tahun 2021.

"Jumlah 55 kasus dan total kerugian negara mencapai Rp 35,7 miliar," ungkapnya.

Tak hanya itu, kata Kurnia, kepala desa juga menempati peringkat ketiga dari sisi latar belakang pelaku dengan jumlah 61 orang.

"Maka korupsi yang dilakukan oleh kepala desa tidak bisa dianggap remeh seperti yang diutarakan oleh Komisioner KPK," katanya.

Tidak Langsung Diproses

Sebelumnya, Alex mengatakan bila ada kepala desa melakukan rasuah diharapkan tidak langsung dilakukan proses hukum.

"Kalau ada kepala desa taruhlah betul terbukti ngambil duit, tapi nilainya nggak seberapa, kalau diproses sampai ke pengadilan, biayanya lebih gede," kata Alexander Marwata di kanal Youtube KPK, Rabu (1/12/2021).

Alasan yang disampaikan Alex yakni, jika korupsi yang dilakukan kepala desa nilai uangnya tidak begitu besar. Kemudian, dilanjutkan sampai proses pengadilan tentu biayana yang dilakukan penegak hukum cukup besar.

"Artinya apa? Nggak efektif, enggak efisien, negara lebih banyak keluar duitnya dibandingkan apa yang nanti kita peroleh," ucap Alex.

Lebih baik, kata Alex, kepala desa yang kedapatan korupsi mengembalikan uangnya ke negara. Mereka juga diminta untuk langsung dipecat dari jabatannya.

"Ya sudah suruh kembalikan, ya kalau ada ketentuannya pecat kepala desanya. Selesai persoalan kan begitu," ungkap Alex.

Bila belum ada aturan terkait memecat kepala desa dan hanya ditentukan dalam persidangan tentunya, kata Alex, masyarakat setempat lebih mempunyai hak untuk menentukan untuk dimusyawarahkan. Ia berharap aturan itu bisa dibuat oleh wakil rakyat di Senayan.

"Mungkin dengan musyawarah masyarakat desa kan mereka yang milih. Kita sampaikan 'Nih kepala desa mu nyolong nih, mau kita penjarakan atau kita berhentikan?' pastikan begitu selesai," kata Alex.

Sumber: suara.com Tag: korupsi Editor: Bernadheta Dian Saraswati

Artikel Terkait
Heboh Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat 2 days ago
Azis Syamsuddin Dituntut 4 Tahun 2 Bulan Penjara, Hak Politik Dicabut 3 days ago
Terdakwa Kasus Kredit Fiktif Bank Jogja Dihukum 10 Tahun Penjara 1 week ago
Fantastis! Kasus Korupsi Garuda Indonesia Rugikan Negara Rp3,6 Triliun 1 week ago
Hukuman untuk Heru Hidayat Melorot, Jampidsus Perintahkan Jaksa Banding 1 week ago

Berita Pilihan

Mulai 1 Januari 2022, Ini Kebijakan Pajak Penghasilan Terbaru Ayah Vanessa Angel Siap Polisikan Para Haters Mahfud Salah Tulis 2022 Jadi 2032 saat Ucapkan Tahun Baru, Warganet Bereaksi.. Kota Semarang Banjir saat Malam Pergantian Tahun Baru Pergantian Tahun Baru 2022 di Kota Magelang Kondusif
Berita Terbaru
Jusuf Kalla: IKN Akan Memberikan Otonomi Lebih Baik 38 minutes ago
Tinjau Kampung Lele, Menteri Kelautan dan Perikanan Optimistis Boyolali Jadi Roda Penggerak Ekonomi Sektor KP di Jateng 48 minutes ago
Ini Cara Mendaftar Beasiswa LPDP 2022/2023 3 hours ago
Meski Terkendala Jalan Putus, PLN Berhasil Normalkan Listrik di Pekalongan 11 hours ago
Dukung Energi Hijau, PLN Siap Serap Listrik dari PLTSa Terbesar di Jawa Tengah 12 hours ago

Terpopuler

Pemberontak Myanmar Serang Kantor Polisi dan Bunuh Belasan Anggota Keamanan Warga Magelang Jadi Tersangka Penerbangan Balon Udara Berisi Petasan KECELAKAAN LION AIR: Angkasa Pura I Selidiki Arahan ATC JT 960 5 Mapala UMY Taklukkan Gunung Elbrus Kesadaran Berasuransi Mulai Meningkat saat Pandemi
Nadiem Makarim Dianggap Belum Berpihak kepada Guru Honorer 21 hours ago
Bandara Halim Perdanakusuma Resmi Ditutup, 67 Pesawat Komersial Terdampak 23 hours ago
Indonesia Simpan Banyak Potensi Logam Paling Langka di Dunia, Tersebar di Tiga Pulau 1 day ago
Kasus Covid-19 di Jakarta Meroket Hingga 3.509 1 day ago
Tol Jogja-Bawen Digadang-gadang Tingkatkan Kesejahteraan Warga Magelang 1 day ago