News

Invasi Rusia di Depan Mata, AS Perintahkan Keluarga Staf Kedubesnya Tinggalkan Ukraina

Penulis: John Andhi Oktaveri
Tanggal: 24 Januari 2022 - 17:47 WIB
Tank militer Rusia melaju di jalan dari Sevastopol ke Simferopol - Reuters

Harianjogja.com, JAKARTA--Pemerintah Amerika Serikat (AS) memerintahkan seluruh keluarga staf Kedutaan Besar AS di Ukraina untuk meninggalkan negara itu di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap invasi Rusia.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan kepada keluarga staf di kedutaan AS di Kyiv bahwa mereka harus meninggalkan negara itu. Dilaporkan bahwa staf Kedutaan yang tidak penting dapat meninggalkan Ukraina dengan biaya pemerintah.

Para pejabat AS menekankan bahwa Kedutaan di Kyiv akan tetap buka dan pengumuman itu bukan merupakan evakuasi. Langkah itu telah dipertimbangkan untuk beberapa waktu dan tidak mencerminkan pelonggaran dukungan AS untuk Ukraina, kata para pejabat seperti dikutip TheGuardian.com, Senin (24/1/2022).

“Tindakan militer oleh Rusia bisa datang kapan saja,” kata Kedutaan AS. Pejabat tidak akan mengevakuasi warga Amerika Serikat dalam kontingensi seperti itu sehingga warga AS yang saat ini hadir di Ukraina harus merencanakan dengan tepat," tambahnya.

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan akibat penumpukan militer Rusia di perbatasan Ukraina yang tidak mereda selama pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menlu Rusia Sergey Lavrov di Jenewa Jumat lalu.

Menjelang pertemuan para menteri luar negeri di Brussels pada hari Senin, seorang pejabat senior Eropa mengatakan Uni Eropa akan siap untuk memberlakukan sanksi "dalam beberapa hari" jika pasukan Rusia melancarkan invasi.

AS bersumpah akan memberikan 'tanggapan cepat, keras dan bersatu' jika Rusia menginvasi Ukraina

Ukraina juga dikatakan bereaksi "serius" terhadap tuduhan Kantor Luar Negeri Inggris bahwa Moskow memiliki rencana untuk menyerang negara itu dan mendirikan pemerintahan boneka, menurut seorang penasihat senior pemerintah. Kyiv menolak keras upaya Rusia untuk mengacaukan pemerintah dan ekonominya.

Kementerian Luar Negeri mengeklaim bahwa Moskow dapat menggulingkan pemerintah dan mengangkat Yevhen Murayev, mantan anggota parlemen yang mengendalikan stasiun televisi pro-Rusia, sebagai presiden Ukraina.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com

Berita Terkait

Uni Eropa Belum Sepakat Beri Pinjaman ke Ukraina
Aksi Antipemerintah di Peru Tewaskan Satu Orang dan 102 Luka-luka
Rusuh, Presiden Madagaskar Andry Rajoelina Kabur ke Prancis
Pakar HI Bahas Hubungan Indonesia-Pakistan, Keamanan hingga Ekonomi

Video Terbaru

Berita Lainnya

  1. Panduan Lengkap Slot Online di JendelaToto
  2. Panduan Lengkap Main di Jendelatoto
  3. Main Slot Gacor Mudah Menang 2025
  4. Best Strategies for Togel Players

Berita Terbaru Lainnya

Polisi Targetkan 5 Ribu Kamera ETLE Terpasang di 2026
6 Subkontraktor Diduga Terlibat Dugaan Korupsi Bansos 2020
Biro Perjalanan Haji di Jogja Diperiksa Terkait Korupsi Kuota Haji
KPK: Dugaan Korupsi di Antam Berawal dari Mesin Rusak
Sejarah Hari Santri 22 Oktober dan Fatwa Resolusi Jihad Hasyim Asyari
Waspada Cuaca Ekstrem Hari Ini, Termasuk DIY
KPK Geledah Rumah Tenaga Ahli DPR RI Terkait Korupsi CSR BI
Gubernur Ahmad Luthfi Luncurkan Beasiswa Santri dan Pengasuh Pesantren
Salah Tangkap, Polisi Didesak Bongkar Iskandar Sosok Bos Judi Online
Sanae Takaichi, Wanita Pertama Jabat Perdana Menteri Jepang