News

Invasi Rusia di Depan Mata, AS Perintahkan Keluarga Staf Kedubesnya Tinggalkan Ukraina

Penulis: John Andhi Oktaveri
Tanggal: 24 Januari 2022 - 17:47 WIB
Tank militer Rusia melaju di jalan dari Sevastopol ke Simferopol - Reuters

Harianjogja.com, JAKARTA--Pemerintah Amerika Serikat (AS) memerintahkan seluruh keluarga staf Kedutaan Besar AS di Ukraina untuk meninggalkan negara itu di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap invasi Rusia.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan kepada keluarga staf di kedutaan AS di Kyiv bahwa mereka harus meninggalkan negara itu. Dilaporkan bahwa staf Kedutaan yang tidak penting dapat meninggalkan Ukraina dengan biaya pemerintah.

Para pejabat AS menekankan bahwa Kedutaan di Kyiv akan tetap buka dan pengumuman itu bukan merupakan evakuasi. Langkah itu telah dipertimbangkan untuk beberapa waktu dan tidak mencerminkan pelonggaran dukungan AS untuk Ukraina, kata para pejabat seperti dikutip TheGuardian.com, Senin (24/1/2022).

“Tindakan militer oleh Rusia bisa datang kapan saja,” kata Kedutaan AS. Pejabat tidak akan mengevakuasi warga Amerika Serikat dalam kontingensi seperti itu sehingga warga AS yang saat ini hadir di Ukraina harus merencanakan dengan tepat," tambahnya.

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan akibat penumpukan militer Rusia di perbatasan Ukraina yang tidak mereda selama pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menlu Rusia Sergey Lavrov di Jenewa Jumat lalu.

Menjelang pertemuan para menteri luar negeri di Brussels pada hari Senin, seorang pejabat senior Eropa mengatakan Uni Eropa akan siap untuk memberlakukan sanksi "dalam beberapa hari" jika pasukan Rusia melancarkan invasi.

AS bersumpah akan memberikan 'tanggapan cepat, keras dan bersatu' jika Rusia menginvasi Ukraina

Ukraina juga dikatakan bereaksi "serius" terhadap tuduhan Kantor Luar Negeri Inggris bahwa Moskow memiliki rencana untuk menyerang negara itu dan mendirikan pemerintahan boneka, menurut seorang penasihat senior pemerintah. Kyiv menolak keras upaya Rusia untuk mengacaukan pemerintah dan ekonominya.

Kementerian Luar Negeri mengeklaim bahwa Moskow dapat menggulingkan pemerintah dan mengangkat Yevhen Murayev, mantan anggota parlemen yang mengendalikan stasiun televisi pro-Rusia, sebagai presiden Ukraina.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com

Berita Terkait

Setelah Spanyol, Giliran Norwegia Akui Palestina sebagai Negara yang Merdeka
Aksi Mogok Dokter, Profesor Kedokteran Korsel Minta Wamenkes Tak Dilibatkan
Kandidat Pemimpin Asosiasi Medis Korea Tak Buka Pintu Negoisasi dengan Pemerintah Korsel
Bidik Pasar Manca Negara, Sleman Kenalkan Potensi Wisata di Malaysian Association of Tour and Travel Agents

Video Terbaru

Berita Lainnya

  1. Uni Eropa Desak Israel Tak Lakukan Operasi Militer di Rafah
  2. SD di Solo Peringati Hari Kartini, dari Peragaan Busana sampai Menggambar Bebas
  3. Sejumlah Jembatan di Lumajang Putus akibat Banjir Lahar Dingin Erupsi Semeru
  4. 5 Kepala OPD Dilantik, Gibran: Sudah Izin Pemerintah Pusat

Berita Terbaru Lainnya

KPK Bakal Periksa Bupati Sidoarjo Hari Ini
Amankan Aksi Demo di Jakarta, Ribuan Personel Gabungan Polri, TNI dan Dishub Diterjunkan
Dampak Serangan Israel ke Iran, Harga Minyak Melonjak
Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
Rudal Israel Dilaporkan Hantam Iran, Irak dan Suriah
Palestina Kecam Veto AS Soal Keanggotaan Penuh di PBB
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi ke MK, Ini Imbauan Prabowo
Pembangunan Tol Palembang Betung Ditarget Selesai pada 2024
Kejagung Telusuri Asal Usul Jet Pribadi Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis
Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel