News

Invasi Rusia di Depan Mata, AS Perintahkan Keluarga Staf Kedubesnya Tinggalkan Ukraina

Penulis: John Andhi Oktaveri
Tanggal: 24 Januari 2022 - 17:47 WIB
Tank militer Rusia melaju di jalan dari Sevastopol ke Simferopol - Reuters

Harianjogja.com, JAKARTA--Pemerintah Amerika Serikat (AS) memerintahkan seluruh keluarga staf Kedutaan Besar AS di Ukraina untuk meninggalkan negara itu di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap invasi Rusia.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan kepada keluarga staf di kedutaan AS di Kyiv bahwa mereka harus meninggalkan negara itu. Dilaporkan bahwa staf Kedutaan yang tidak penting dapat meninggalkan Ukraina dengan biaya pemerintah.

Para pejabat AS menekankan bahwa Kedutaan di Kyiv akan tetap buka dan pengumuman itu bukan merupakan evakuasi. Langkah itu telah dipertimbangkan untuk beberapa waktu dan tidak mencerminkan pelonggaran dukungan AS untuk Ukraina, kata para pejabat seperti dikutip TheGuardian.com, Senin (24/1/2022).

“Tindakan militer oleh Rusia bisa datang kapan saja,” kata Kedutaan AS. Pejabat tidak akan mengevakuasi warga Amerika Serikat dalam kontingensi seperti itu sehingga warga AS yang saat ini hadir di Ukraina harus merencanakan dengan tepat," tambahnya.

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan akibat penumpukan militer Rusia di perbatasan Ukraina yang tidak mereda selama pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menlu Rusia Sergey Lavrov di Jenewa Jumat lalu.

Menjelang pertemuan para menteri luar negeri di Brussels pada hari Senin, seorang pejabat senior Eropa mengatakan Uni Eropa akan siap untuk memberlakukan sanksi "dalam beberapa hari" jika pasukan Rusia melancarkan invasi.

AS bersumpah akan memberikan 'tanggapan cepat, keras dan bersatu' jika Rusia menginvasi Ukraina

Ukraina juga dikatakan bereaksi "serius" terhadap tuduhan Kantor Luar Negeri Inggris bahwa Moskow memiliki rencana untuk menyerang negara itu dan mendirikan pemerintahan boneka, menurut seorang penasihat senior pemerintah. Kyiv menolak keras upaya Rusia untuk mengacaukan pemerintah dan ekonominya.

Kementerian Luar Negeri mengeklaim bahwa Moskow dapat menggulingkan pemerintah dan mengangkat Yevhen Murayev, mantan anggota parlemen yang mengendalikan stasiun televisi pro-Rusia, sebagai presiden Ukraina.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com

Berita Terkait

500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
Ribuan Warga Gelar Unjuk Rasa Desak PM Thailand Mundur
Turki Bakal Eskpor  48 Jet Tempur KAAN ke Indonesia
7 Orang Tewas dan Puluhan Luka dalam Tragedi Runtuhnya Jembatan yang Menimpa Kereta di Rusia

Video Terbaru

Berita Lainnya

  1. Panitia Video Announcer Contest SMG 2025 Tetapkan 50 Nominasi, Ini Daftarnya
  2. CIMB Niaga Sponsori VAC SMG 2025, Lomba Video Penyiar Masuk Tahap Penilaian
  3. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian
  4. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian

Berita Terbaru Lainnya

Hubungan dengan Trump Retak, Elon Musk Bentuk Partai Amerika Tolak RUU Pajak
Bansos Beras Mulai Didistribusikan untuk 18.2 Juta Penerima
Gerombolan Pemuda Mabuk Bobol Warung, Curi Tabung Gas Peralatan Dapur hingga Beras
KPK Akan Segera Umumkan Penetapan Tersangka Korupsi CSR Bank Indonesia
Presiden Prabowo Suarakan Sikap dan Posisi Indonesia di KTT BRICS
Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf