HomeNews

Invasi Rusia di Depan Mata, AS Perintahkan Keluarga Staf Kedubesnya Tinggalkan Ukraina

Oleh:John Andhi Oktaveri
24 Januari 2022 - 17:47 WIB

Tank militer Rusia melaju di jalan dari Sevastopol ke Simferopol - Reuters

Harianjogja.com, JAKARTA--Pemerintah Amerika Serikat (AS) memerintahkan seluruh keluarga staf Kedutaan Besar AS di Ukraina untuk meninggalkan negara itu di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap invasi Rusia.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan kepada keluarga staf di kedutaan AS di Kyiv bahwa mereka harus meninggalkan negara itu. Dilaporkan bahwa staf Kedutaan yang tidak penting dapat meninggalkan Ukraina dengan biaya pemerintah.

Para pejabat AS menekankan bahwa Kedutaan di Kyiv akan tetap buka dan pengumuman itu bukan merupakan evakuasi. Langkah itu telah dipertimbangkan untuk beberapa waktu dan tidak mencerminkan pelonggaran dukungan AS untuk Ukraina, kata para pejabat seperti dikutip TheGuardian.com, Senin (24/1/2022).

“Tindakan militer oleh Rusia bisa datang kapan saja,” kata Kedutaan AS. Pejabat tidak akan mengevakuasi warga Amerika Serikat dalam kontingensi seperti itu sehingga warga AS yang saat ini hadir di Ukraina harus merencanakan dengan tepat," tambahnya.

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan akibat penumpukan militer Rusia di perbatasan Ukraina yang tidak mereda selama pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menlu Rusia Sergey Lavrov di Jenewa Jumat lalu.

Menjelang pertemuan para menteri luar negeri di Brussels pada hari Senin, seorang pejabat senior Eropa mengatakan Uni Eropa akan siap untuk memberlakukan sanksi "dalam beberapa hari" jika pasukan Rusia melancarkan invasi.

AS bersumpah akan memberikan 'tanggapan cepat, keras dan bersatu' jika Rusia menginvasi Ukraina

Ukraina juga dikatakan bereaksi "serius" terhadap tuduhan Kantor Luar Negeri Inggris bahwa Moskow memiliki rencana untuk menyerang negara itu dan mendirikan pemerintahan boneka, menurut seorang penasihat senior pemerintah. Kyiv menolak keras upaya Rusia untuk mengacaukan pemerintah dan ekonominya.

Kementerian Luar Negeri mengeklaim bahwa Moskow dapat menggulingkan pemerintah dan mengangkat Yevhen Murayev, mantan anggota parlemen yang mengendalikan stasiun televisi pro-Rusia, sebagai presiden Ukraina.

 

 

Sumber: JIBI/Bisnis.com Tag: Internasional Editor: Budi Cahyana

Artikel Terkait
Ustaz Abdul Somad Dideportasi Singapura, Fadli Zon: Ini Penghinaan 1 day ago
Begini Dampak Nyata Perang Rusia Ukraina bagi Indonesia Menurut Data BPS 1 day ago
Buntut Gagal Bayar, Sri Lanka Lego Maskapai Nasional 2 days ago
Profil Mohamed bin Zayed, Presiden Baru UEA yang Jadi Nama Jalan Tol di Indonesia 4 days ago
Rusia Dijatuhi Sanksi Barat, Putin Ingatkan Ancaman Krisis Ekonomi Global 4 days ago

Berita Pilihan

Pengamat: Koalisi Golkar, PAN dan PPP Tinggal Tentukan Capres dan Cawapres Golkar, PPP, dan PAN Sepakat Perangi Politik Identitas Pelaku LGBT & Zina Dijerat Hukum? Mahfud MD Beri Jawaban Hore! Google Translate Tambah 24 Bahasa Baru Arus Balik, Cek Syarat Perjalanan Kereta Api Jarak Jauh
Berita Terbaru
Dunkin Donuts Dikabarkan Bakal Jual Aset untuk Bayar THR 16 minutes ago
Elon Musk Disebut Bakal Investasi di Indonesia, Sektor Apa? 1 hour ago
Airlangga Hartarto: Halal Bihalal Golkar Momen Persiapkan Kemenangan 2024 2 hours ago
Ratusan UMKM Halal Bakal Ikuti Pameran di JEC 2 hours ago
Prakiraan Cuaca 19 Mei 2022: Jogja Hujan Disertai Petir 2 hours ago

Terpopuler

Parah! India Dihantam Gelombang Panas 49,2 Derajat Celcius Ini Syarat Terbaru Naik Pesawat Menurut Aturan Kemenhub Pengamat Prediksi Nasdem Gabung Koalisi Indonesia Bersatu Ini Aturan Baru Naik KRL dan Kereta Api yang Berlaku Mulai Sekarang Setelah 3 Tahun Siaga, Status Gunung Sinabung Turun Jadi Level II Waspada
THR Karyawan Dunkin Donuts Nunggak 2 Tahun 3 hours ago
19 Mei 2022: Harga Emas Pegadaian Mulai Rp514.000 3 hours ago
Erick Sebut Transformasi Kultural Jadi Kunci Menangkan Persaingan 4 hours ago
Erick: BUMN Harus Kembali ke Khittah sebagai Perusahaan yang Sehat dan Berdaya Saing 4 hours ago
Beri Kuliah Umum di UNS, Menteri Investasi/ Kepala BKPM RI : Saya Dulu “Konglomelarat” 5 hours ago