News

Invasi Rusia di Depan Mata, AS Perintahkan Keluarga Staf Kedubesnya Tinggalkan Ukraina

Penulis: John Andhi Oktaveri
Tanggal: 24 Januari 2022 - 17:47 WIB
Tank militer Rusia melaju di jalan dari Sevastopol ke Simferopol - Reuters

Harianjogja.com, JAKARTA--Pemerintah Amerika Serikat (AS) memerintahkan seluruh keluarga staf Kedutaan Besar AS di Ukraina untuk meninggalkan negara itu di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap invasi Rusia.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan kepada keluarga staf di kedutaan AS di Kyiv bahwa mereka harus meninggalkan negara itu. Dilaporkan bahwa staf Kedutaan yang tidak penting dapat meninggalkan Ukraina dengan biaya pemerintah.

Para pejabat AS menekankan bahwa Kedutaan di Kyiv akan tetap buka dan pengumuman itu bukan merupakan evakuasi. Langkah itu telah dipertimbangkan untuk beberapa waktu dan tidak mencerminkan pelonggaran dukungan AS untuk Ukraina, kata para pejabat seperti dikutip TheGuardian.com, Senin (24/1/2022).

“Tindakan militer oleh Rusia bisa datang kapan saja,” kata Kedutaan AS. Pejabat tidak akan mengevakuasi warga Amerika Serikat dalam kontingensi seperti itu sehingga warga AS yang saat ini hadir di Ukraina harus merencanakan dengan tepat," tambahnya.

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan akibat penumpukan militer Rusia di perbatasan Ukraina yang tidak mereda selama pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menlu Rusia Sergey Lavrov di Jenewa Jumat lalu.

Menjelang pertemuan para menteri luar negeri di Brussels pada hari Senin, seorang pejabat senior Eropa mengatakan Uni Eropa akan siap untuk memberlakukan sanksi "dalam beberapa hari" jika pasukan Rusia melancarkan invasi.

AS bersumpah akan memberikan 'tanggapan cepat, keras dan bersatu' jika Rusia menginvasi Ukraina

Ukraina juga dikatakan bereaksi "serius" terhadap tuduhan Kantor Luar Negeri Inggris bahwa Moskow memiliki rencana untuk menyerang negara itu dan mendirikan pemerintahan boneka, menurut seorang penasihat senior pemerintah. Kyiv menolak keras upaya Rusia untuk mengacaukan pemerintah dan ekonominya.

Kementerian Luar Negeri mengeklaim bahwa Moskow dapat menggulingkan pemerintah dan mengangkat Yevhen Murayev, mantan anggota parlemen yang mengendalikan stasiun televisi pro-Rusia, sebagai presiden Ukraina.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com

Berita Terkait

Memanas! China Tahan Kapal Filipina di Beting Scarborough
Inggris Akan Kerahkan Jet Tempur ke Polandia
Malaysia Serukan Negara Dunia Akhiri Hubungan dengan Israel
Sushila Karki Jadi Perdana Menteri Nepal, China Ucapkan Selamat

Video Terbaru

Berita Lainnya

  1. Adi Soemarmo Bandara Internasional, Asita: Kabar Baik untuk Dunia Pariwisata
  2. Panitia Video Announcer Contest SMG 2025 Tetapkan 50 Nominasi, Ini Daftarnya
  3. CIMB Niaga Sponsori VAC SMG 2025, Lomba Video Penyiar Masuk Tahap Penilaian
  4. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian

Berita Terbaru Lainnya

Afriansyah Noor, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Pilihan Prabowo
Hujan Deras, Ojol Tetap Gelar Aksi Unjuk Rasa
Profil Ahmad Dofiri, Mantan Kapolda DIY Kini Jadi Penasihat Khusus Presiden
Foto Dito dan Erick Thohir Jadi Sorotan di Tengah Isu Reshuffle
Higgins Minta Israel CS Dikeluarkan dari Keanggotaan PBB
KIP Kuliah 2025 Jalur Mandiri: Batas Waktu, Syarat, dan Cara Daftar
Mantan Kapolda DIY Ahmad Dofiri Datangi Istana Presiden
Prabowo Dikabarkan Gelar Pelantikan Menteri Hari Ini
Lelang KPK Terhadap Barang Rampasan Digelar,  Ini Linknya
Zulhas Dorong Pembentukan Kopdes Merah Putih di Pesantren