News

Nadiem Makarim Dianggap Belum Berpihak kepada Guru Honorer

Penulis: Indra Gunawan
Tanggal: 26 Januari 2022 - 23:47 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudyaan Ristek Nadiem Makarim. - JIBI/Bisnis.com/Nancy Junita

Harianjogja.com, JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menganggap Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim belum  berpihak kepada guru honorer.

Sebelumnya, Nadiem menyebut perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) terkendala dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

P2G beranggapan Nadiem Makarim sejatinya mempunyai diskresi agar honorer yang telah lama mengabdi bisa lolos secara otomatis tanpa ikut seleksi.

“Nadiem saya lihat belum memprioritaskan guru honorer yang berpeluang. Dia bilang perekrutan guru terkendala UU ASN, padahal dia punya diskresi untuk menetapkan prioritas mana yang diangkat. Mestinya honorer dulu baru kemudian ke swasta,” ujar Koordinator P2G Satriwan Salim kepada Bisnis, Selasa (25/1/2022).

Seharusnya, kata Satriwan, perekrutan PPPK memprioritaskan guru-guru honorer di sekolah negeri. Pasalnya, guru honorer itu sudah banyak yang mengabdi belasan tahun bahkan puluhan tahun.

“Yang paling lama mengabdi adalah guru honorer kategori 2 (K2) karena sudah mengajar sejak tahun 2005. Dan keberadaan mereka akibat kebijakan pemerintah SBY. Di era itu guru-guru honorer sekolah negeri itu K2 itu sudah diangkat sejuta guru honorer K2,” tutur dia.

“Tapi masih ada sisanya, data kami 121.954 guru honorer K2 yang masih mengajar di negeri sekarang. Mestinya PPPK ini dibuka secara khusus untuk guru-guru honorer saja. Tuntaskan saja ini. Jika sudah tuntas menjadi PPPK baru kemudian dibuka guru swasta. Ini kan enggak. Jadi guru-guru tetap swasta ikut juga,” sambung Satriwan.

Sebelumnya, Nadiem mengatakan UU ASN telah menetapkan baik dari pihak swasta maupun negeri harus diberikan kesempatan untuk masuk dalam seleksi guru. Lalu, pegawai ASN juga harus bekerja di dalam organisasi pemerintahan.

“Jadi ini adalah dua hal yang memang dikunci oleh UU ASN,” terangnya.

Dari hal tersebut, muncul beberapa isu besar. Pertama adalah beberapa guru yang tentunya lolos passing grade tapi tidak dapat formasi. Kemudian kedua, guru-guru yang lolos passing grade tapi kalah dengan beberapa guru swasta dari sisi ranking. Ketiga adalah isu beberapa yayasan yang kehilangan guru.

“Saya rasa masyarakat juga harus mengetahui bahwa kita punya UU ASN yang mengunci 2 hal dalam rekrutmen PPPK ini,” ungkap dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (19/1/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com

Berita Terkait

Bupati dan Wali Kota Diminta Segera Tuntaskan Proses Seleksi ASN PPPK
Kemendagri Diminta Larang Kepala Daerah Angkat Timses Jadi Tenaga Honorer dan PPPK
Catat Tanggalnya! Pemda DIY Bakal Buka Besar-besaran Rekrutmen Tenaga P3K Tahun Depan
PGRI Kawal Kebijakan Penghapusan Guru Honorer pada 2025, Ini Tujuannya

Video Terbaru

Berita Lainnya

  1. Panitia Video Announcer Contest SMG 2025 Tetapkan 50 Nominasi, Ini Daftarnya
  2. CIMB Niaga Sponsori VAC SMG 2025, Lomba Video Penyiar Masuk Tahap Penilaian
  3. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian
  4. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian

Berita Terbaru Lainnya

Air India Jatuh Tewaskan 242 Orang, Tim Penyidik Tak Menemukan Masalah Teknis Pesawat
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Poso
Mentan: Kerugian Akibat Beras Oplosan Capai Rp99 Triliun dalam Setahun
Bulog Salurkan 158 Ribu Ton Beras SPHP
Menlu Sugiono Tegaskan Pentingnya Revitalisasi ASEAN Regional Forum untuk Hadapi Ancaman Global
7 Perusaahan Besar Diduga Mengoplos Beras, Kecurangan Menjual Beras Premium Tak Sesuai Mutu
Tom Lembong Akui Mendapatkan Perlakuan Manusiawi di Tahanan Kejaksaan
Kemenaker Segera Panggil Duta Palma Terkait Penahanan Ijazah
BMKG Ungkap Penyebab Gempa Magnitudo 6,7 Guncang Maluku Tenggara
Gugatan Terkait Aset 2 Bos Sritex Iwan Lukminto Bersaudara Ditolak Pengadilan