News

Nadiem Makarim Dianggap Belum Berpihak kepada Guru Honorer

Penulis: Indra Gunawan
Tanggal: 26 Januari 2022 - 23:47 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudyaan Ristek Nadiem Makarim. - JIBI/Bisnis.com/Nancy Junita

Harianjogja.com, JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menganggap Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim belum  berpihak kepada guru honorer.

Sebelumnya, Nadiem menyebut perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) terkendala dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

P2G beranggapan Nadiem Makarim sejatinya mempunyai diskresi agar honorer yang telah lama mengabdi bisa lolos secara otomatis tanpa ikut seleksi.

“Nadiem saya lihat belum memprioritaskan guru honorer yang berpeluang. Dia bilang perekrutan guru terkendala UU ASN, padahal dia punya diskresi untuk menetapkan prioritas mana yang diangkat. Mestinya honorer dulu baru kemudian ke swasta,” ujar Koordinator P2G Satriwan Salim kepada Bisnis, Selasa (25/1/2022).

Seharusnya, kata Satriwan, perekrutan PPPK memprioritaskan guru-guru honorer di sekolah negeri. Pasalnya, guru honorer itu sudah banyak yang mengabdi belasan tahun bahkan puluhan tahun.

“Yang paling lama mengabdi adalah guru honorer kategori 2 (K2) karena sudah mengajar sejak tahun 2005. Dan keberadaan mereka akibat kebijakan pemerintah SBY. Di era itu guru-guru honorer sekolah negeri itu K2 itu sudah diangkat sejuta guru honorer K2,” tutur dia.

“Tapi masih ada sisanya, data kami 121.954 guru honorer K2 yang masih mengajar di negeri sekarang. Mestinya PPPK ini dibuka secara khusus untuk guru-guru honorer saja. Tuntaskan saja ini. Jika sudah tuntas menjadi PPPK baru kemudian dibuka guru swasta. Ini kan enggak. Jadi guru-guru tetap swasta ikut juga,” sambung Satriwan.

Sebelumnya, Nadiem mengatakan UU ASN telah menetapkan baik dari pihak swasta maupun negeri harus diberikan kesempatan untuk masuk dalam seleksi guru. Lalu, pegawai ASN juga harus bekerja di dalam organisasi pemerintahan.

“Jadi ini adalah dua hal yang memang dikunci oleh UU ASN,” terangnya.

Dari hal tersebut, muncul beberapa isu besar. Pertama adalah beberapa guru yang tentunya lolos passing grade tapi tidak dapat formasi. Kemudian kedua, guru-guru yang lolos passing grade tapi kalah dengan beberapa guru swasta dari sisi ranking. Ketiga adalah isu beberapa yayasan yang kehilangan guru.

“Saya rasa masyarakat juga harus mengetahui bahwa kita punya UU ASN yang mengunci 2 hal dalam rekrutmen PPPK ini,” ungkap dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (19/1/2022).

Berita Terkait

Honorer Dihapus Tahun Depan, Pemerintahan Bantul Bisa Terganggu
Ratusan Guru Honorer Bantul Tak Lolos PPPK, Ini Solusi Pemkab
Gaji Guru Honorer Sekolah Negeri di Kota Jogja Diklaim Sesuai UMP
Ini Daftar Gaji dan Tunjangan PPPK Guru Honorer

Berita Lainnya

  1. Ini Kunci Sukses Tim SMAN 2 Solo Juarai Turnamen Mobile Legends
  2. Hadiri WEF 2022, Dirut BRI Tegaskan Komitmen Dorong Inklusi Keuangan & ESG
  3. Raih Perak di SEA Games 2022, 2 Atlet Sragen Dapat Bonus Rp20 Juta
  4. Profil dan Perjalanan Karier Yeremia Rambitan, Ganda Putra Bulu Tangkis

Berita Terbaru Lainnya

BPKH Bagikan Nilai Manfaat kepada Jemaah Haji Khusus Melalui Virtual Account
Lowongan dan Formasi PPPK 2022 untuk Tenaga Kesehatan
Top! Mahasiswa Teknik Komputer Undip Wakili Indonesia di Kompetisi Netrider Asia Pasifik
Jokowi Temukan Kunci Menurunkan Harga Minyak Goreng
Instagram Down Rabu Siang, Warganet Mengira Dihack
Data Kementan: PMK Tidak Jangkiti 5,4 Juta Sapi Lokal, tapi...
Surya Paloh: Minimal Ada Tiga Paslon di Pilpres 2024
Sampai Indonesia, Mesut Ozil Terkesima dengan Rendang
BBM di Singapura Rp32.000, Jokowi: Nahan Harga Pertalite Itu Berat!
Subsidi Minyak Goreng Curah Disetop Mulai 31 Mei 2022