OPINI: Berdaulat Pangan, Rakyat Sejahtera

Setelah menulis persoalan air, kali ini saya coba mengulas sedikit persoalan pangan. Keduanya merupakan komponen vital bagi suatu negara. Ketersediaan air merupakan kunci ketahanan pangan sebelum menuju kedaulatan pangan.

Pangan adalah kebutuhan dasar utama manusia yang harus dipenuhi setiap saat oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Hak memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana dimuat dalam pasal 27 ayat (2), pasal 28A, pasal 33 UUD 1945; Universal Declaration of Human Rights (Pasal 25.1); dan Deklarasi Roma tentang Ketahanan Pangan 1996. 

Persoalan Pangan
Proyeksi jumlah penduduk Indonesia 25 tahun ke depan sebanyak 305 juta jiwa menjadi tantangan besar. Dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49%, konsumsi 125,3 kg/kapita/tahun, dan produktivitas 1,04% maka pada tahun 2030 Indonesia diprediksi akan mengalami defisit pangan mencapai 4,3 miliar kg.

Data Global Hunger Index menunjukkan 19 juta penduduk Indonesia mengalami kelaparan. Berada pada level berbahaya. Berperingkat 73 di dunia. Di ASEAN pun hanya di atas Kamboja dan Laos.

Tekanan berdaulat pangan semakin kuat. Sedangkan persoalan yang melingkupi begitu kompleks, yakni: kapasitas produksi, impor pangan, degradasi lahan, upah rendah, stabilitas harga, urbanisasi, global warming, proses ijin usaha bagi pelaku pangan skala kecil, gizi buruk, serta belum optimalnya pangan lokal. Belum lagi menghadapi persoalan pembatasan impor produk-produk pertanian dan peternakan seperti pernah terjadi pada gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru di WTO.

Alih fungsi lahan makin mengkhawatirkan. Kementerian Pertanian mencatat, laju konversi lahan pertanian produktif ke non produktif sekitar 100.000 ha/tahun. 80 persen di antaranya terjadi di Pulau Jawa yang merupakan sentra produksi padi. Di sisi lain, realisasi pencetakan sawah baru kurun waktu 2014-2016 hanya 174.763 ha. Sementara, tingkat produktivitas tanaman padi pun masih tergolong rendah. Luas penguasaan lahan petani pun semakin berkurang dari 0,22 pada 2012, menjadi 0,18 ha pada 2050. Upaya peningkatan kesejahteraan 14,7 juta petani kian sulit. Luas lahan kritis saat ini mencapai 14 juta hektar. Tantangan berat bagi Indonesia yang menargetkan Land Degradation Neutrality di tahun 2030.

Ketika hak rakyat dan bangsa berdaulat menentukan sistem dan kebijakan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal, maka di situlah kedaulatan pangan terwujud. Kebijakan-kebijakan tersebut harus sesuai dengan kondisi ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya.

Selama ini keberhasilan pembangunan pangan hanya dipandang sebagai peningkatan produksi, produktivitas yang tinggi, dan pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri meskipun dengan jalan impor, namun belum mengutamakan kesejahteraan petani kecil. Padahal, ketika bergantung pada impor membuat kita berada pada situasi keterjebakan pangan, berujung pada tergerusnya cadangan devisa dan neraca pembayaran negara.

Kedaulatan Pangan
Ide dasar kedaulatan pangan adalah mengangkat kesejahteraan petani kecil dan pelaku produksi pangan lainnya yang selama ini masih terpinggirkan. Pendekatan kedaulatan pangan lebih menghargai budaya lokal, sehingga petani dapat menanam varietas sendiri yang disukainya, dengan cara sendiri, dan memasak dengan selera sendiri karena menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang ada. Hal yang sama juga berlaku bagi produksi sumber pangan lainnya (peternak, nelayan, petambak, petani perkebunan).

Kedaulatan pangan setidaknya memerlukan empat dimensi: (1)Kedaulatan sistem produksi, perdagangan dan distribusi pangan, (2)Kedaulatan sistem pengolahan dan industri pangan, (3)Kedaulatan sistem konsumsi, akses, dan pemanfaatan pangan, serta (4)Kedaulatan dan kemartabatan pelaku ekonomi pangan, seperti petani, peternak, dan nelayan, berikut segenap anggota keluarganya.

Peningkatan produktifitas komoditi pertanian dapat berjalan semestinya dengan dukungan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas. Mulai dari ketersediaan lahan pertanian produktif yang dilindungi undang-undang, pemilihan bibit yang unggul, metode pemupukan dan irigasi, penyimpanan hasil panen, hingga distribusi pangan siap konsumsi ke pasar. Upaya peningkatan produksi pangan pun didorong melalui inovasi teknologi pertanian yang aplikatif dan ramah lingkungan. Hal serupa dapat diterapkan pada sumber pangan dari peternakan.

Selain itu, kedaulatan pangan akan terwujud jika petani memiliki, menguasai, dan mengontrol alat-alat produksi pangan seperti tanah, air, benih, dan teknologi.

Berbicara kesejahteraan petani. Kini, profesi petani menjadi pertimbangan orang untuk menekuninya, khususnya kaum muda. Minat kaum muda menjadi petani terus menurun. Tiap tahun 2 persen orang beralih profesi dari petani ke profesi lain. Alasannya persoalan penghasilan dan terbatasnya akses terhadap lahan. Boleh jadi angka tersebut meningkat cepat seiring dengan tren kaum milenial yang lebih minat di sektor teknologi informasi dan jasa.   

Akhirnya, strategi kedaulatan pangan bukan semata urusan peningkatan produksi atau swasembada pangan saja, apalagi at all costs. Indonesia membutuhkan strategi pembangunan ekonomi pangan yang lebih komprehensif pada perbaikan pangan, pertanian, gizi, dan kesehatan masyarakat. Kebutuhan akan pangan pun selalu dihubungkan dengan ketahanan dan keamanan suatu negara. Kebutuhan manusia akan pangan merupakan kepentingan primer untuk menjaga kelangsungan hidup. Tentunya setiap negara menginginkan rakyatnya memperoleh pasokan pangan yang cukup, sesuai, dan terjangkau. Ketika kita mampu berdaulat pangan, rakyat pun sejahtera.


Penulis merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News