OPINI: Aspek Ekonomi Jokowi ke Amerika Serikat

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu mengunjungi Amerika Serikat untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) khusus Amerika Serikat-Asean. Bukan sebatas menjaga hubungan multilateral, ada keinginan Indonesia mendapatkan modal untuk meningkatkan produksi kebutuhan dalam negeri.

Kunjungan tersebut memiliki arti strategis dari segi bilateral, regional, dan global, dan memberikan manfaat praktis yang nyata bagi Indonesia. Secara bilateral, AS adalah mitra dagang terbesar ketiga bagi Indonesia setelah China dan Jepang. Angka-angka itu cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan diproyeksikan akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Dengan 250 juta penduduk dan kelas menengah yang tumbuh pesat, Indonesia merupakan negara yang amat berpotensi untuk perdagangan dan investasi AS. Dari catatan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi Amerika Serikat pada tahun ini, hingga Mei 2022, sebesar US$65,76 juta dengan total jumlah proyek 261. Pada 2021, investasi asal AS menyentuh US$2,5 miliar atau naik signifikan dibandingkan 2020.

Kita tahu bahwa dalam perkara investasi, tangan pemerintah tidak bisa sendirian melakukan investasi karena keterbatasan anggaran. Dari total kebutuhan investasi yang hampir Rp6.000 triliun itu, pemerintah hanya bisa menyediakan Rp497 triliun saja. Sisanya dilempar kepada BUMN dan swasta. Maka bertemunya Presiden dengan beberapa perusahaan dan investor ternama AS seperti Google, Tesla, Qualcomm, Boeing, Air Products, Chevron, Marriot, dan ConocoPhillips, sebagai penguatan aspek strategis dari investasi.

Beberapa alasan penting seperti peristiwa hengkangnya kontraktor migas meninggalkan komitmen-komitmen bisnis yang telah dibuat dengan pemerintah sesungguhnya fenomena unik, di mana secara keekonomian investasi itu dipandang tak menarik lagi. Salah satunya diakibatkan usia sumur existing yang sudah tua (mature) sehingga mengalami penurunan produksi alamiah sangat tajam.

Raksasa industri migas Eropa secara serius mulai mengubah visi dan misinya sebagai perusahaan migas menjadi perusahaan energi untuk mengakomodasi diversifikasi dan transformasi ke arah energi ramah lingkungan. Sementara itu, beberapa raksasa industri migas AS mulai selektif dalam menjalankan bisnis migas. Belum lagi pemerintah AS memang mengevaluasi negara mitra kerja staretegis mereka untuk menempatkan modal usaha mereka. Terlebih, berlangsungnya perang Rusia-Ukraina membuat pemerintah AS sangat hati-hati.

Saat ini Masyarakat Ekonomi Asean sejak tahun 2016 yang menyatukan 600 juta lebih penduduk 10 negara Asean menjadi pasar tunggal sementara AS dengan 320 juta penduduk merupakan pasar besar bagi produk-produk ekspor Indonesia, seperti tekstil dan produk tekstil, karet, ikan, dan furnitur.

Kunjungan Presiden Jokowi ke sejumlah negara mengirim pesan bahwa Indonesia ingin berteman baik dengan semua negara, termasuk negara-negara yang kesannya saling bersaing. Secara regional, AS dan Indonesia merupakan mitra dalam upaya menjaga stabilitas Asia Pasifik. Saat ini kawasan tersebut merupakan mesin pertumbuhan ekonomi dunia. Laut China Selatan misalnya, adalah jalur bagi US$5,3 triliun perdagangan global, dan dari jumlah itu US$1,2 triliun merupakan perdagangan AS.

Di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, pemerintan Indonesia harus paham bahwa filosofi ekonomi AS saat ini bercorak pemahaman ekonomi dari Partai Demokrat yakni pemerintah perlu campur tangan secara aktif mengatur perekonomian karena pasar terbukti gagal mengatasi berbagai masalah seperti inflasi, pengangguran, kemiskinan, defisit neraca pembayaran internasional, dan lain-lain. Jika diserahkan hanya kepada pasar maka berbagai masalah perekonomian itu tidak bisa terselesaikan.

Indonesia perlu meninjau kembali keunggulan produk dan kemampuan memproduksinya di sektor-sektor penting seperti tekstil, pariwisata, pertanian, perkebunan,perikanan, teknologi, industri kreatif, dan energi. Indonesia bisa fokus kepada peningkatan kualitas SDM dan insentif untuk usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan aktivitas wirausaha dan penciptaan lapangan kerja.

Pelaksanaan kebijakan seperti pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan efisiensi birokrasi bisa menciptakan dan mendorong iklim investasi yang positif dan berkeadilan bagi investor nasional dan internasional serta para pekerja Indonesia.

Situasi tersebut diharapkan bisa menggeser ketergantungan Indonesia dari sumber pertumbuhan ekonomi yang mayoritas ditopang oleh ekonomi konsumtif menjadi ekonomi produktif.

Jika Indonesia masih menjadi produsen bahan-bahan mentah, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan masuk ke jebakan negara berpenghasilan menengah dan sulit keluar untuk menjadi negara berkembang yang cukup maju atau negara maju. Jadi akan percuma jika keberhasilan presiden membawa investasi besar tetapi landasan pacu tidak mengisyaratkan jalan investasi tersebut akan berjalan baik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia