OPINI: Cerdas Berutang di Pinjaman Online

Setelah pandemi Covid-19 berakhir, terjadi perubahan secara radikal pada berbagai sektor. Pemanfaatan teknologi informasi pun dioptimalisasi oleh industri keuangan untuk menawarkan alternatif penyediaan dana bagi masyarakat.

Penyedia layanan jasa keuangan melalui sistem elektronik dan mengandalkan jaringan Internet disebut peer-to-peer lending atau P2P. Platform P2P lending yang telah terdafftar secara resmi tergabung dalam Asosiasi Fintech Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Beberapa penelitian menunjukkan bank menempati posisi dominan di Indonesia. Meskipun begitu calon nasabah bank dinilai sebagai konsumen yang sangat sensitif dengan harga dan produk keuangan. Sehingga penawaran pinjaman dari P2P lending dianggap lebih menarik. Secara sederhana masyarakat mengenal P2P lending dengan nama pinjaman online (pinjol). Bahkan banyak dari kita sering mendengar sisi gelap dari pinjaman online. Lalu apakah P2P lending ini sungguh sesuatu yang membawa musibah? Sementara eksistensinya sudah merebak di mana-mana, menjangkau seluruh masyarakat di semua level pendidikan dan status sosial.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, saat ini usaha mikro di Indonesia sudah lebih dari 57 juta usaha. Namun minimnya kemampuan memperoleh dana untuk menjalankan usaha menjadi masalah utama. Menurut data, hanya 1% dari usaha tersebut yang mampu naik kelas menjadi usaha kecil dan menengah.

Jika kita mengobservasi dari sisi penawaran, nyatanya banyak sekali dana pasif masyarakat yang ditempatkan ke dalam bentuk investasi deposito. Artinya jumlah orang kaya di Indonesia itu banyak. P2P lending mengambil pasar usaha mikro sebagai target market utamanya. Perannya adalah menghubungkan pemilik dana dengan peminjam.

Berbagai kebijakan pemerintah telah mendorong bank untuk menyediakan produk bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun nyatanya pelaku usaha mikro bukan menjadi target distribusi kredit bank. Hal ini dikarenakan ketidaklayakan persyaratan dokumen, tidak ada kepemilikan aset tetap sebagai jaminan utang dan tidak tersedia pencatatan keuangan usaha. Oleh karena itu, P2P lending di Indonesia merespons dengan cepat kebutuhan pelaku usaha mikro. Produk dari P2P lending ini sederhana yaitu menyediakan pinjaman tanpa jaminan, proses cepat dan sederhana.

Selain diperlukan pengawasan untuk bisnis P2P lending, perlu adanya upaya bersama dalam meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat. Literasi keuangan yang rendah merupakan tantangan utama dari pemanfaatan P2P lending. Masyarakat yang teredukasi cenderung lebih terlindung dari “keruwetan” tumpukan utang. P2P lending abal-abal menawarkan kemudahan pemberian pinjaman yang menggiurkan, sehingga konsumen cenderung reaktif dan segera meminjam uang tanpa memikirkan sumber dana pembayaran utang.

Jangan Asal Pinjam
Pinjam sesuai kebutuhan dan lakukan analisa kebutuhan modal kerja usaha. Pelaku usaha umumnya membutuhkan bantuan dana untuk pengadaan persediaan barang dagangan, bahan baku dan penangguhan piutang. Dari sisi keuangan, tujuan penggunaan dana ini disebut pembiayaan produktif. Penggunaan dana pinjaman untuk hal yang bersifat produktif dan untuk perkembangan usaha adalah sikap yang bijak.

Tingkatkan pemahaman tentang penggunaan uang secara bijak, karena psikologi uang berhubungan dengan perasaan tidak pernah merasa “cukup”. Sering kali motivasi dari berutang adalah ingin mendapatkan segala sesuatu dan mengabaikan segala risikonya (dipikir nanti).

Kenaikan biaya hidup juga memicu keinginan untuk menglihkan tujuan penggunaan dana, dari yang seharusnya dapat digunakan untuk tujuan produktif menjadi tujuan yang sifatnya konsumtif. Dari sisi analisa risiko pendanaan, penggunaan dana untuk kebutuhan konsumtif memiliki risiko yang lebih besar, hal ini dikarenakan sumber dana yang akan digunakan untuk mengembalian pinjaman bersifat tidak pasti.

Jangan Asal Pilih
Pilih P2P lending yang sudah resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Biasanya P2P lending yang tidak resmi menawarkan kemudahan proses pendanaan, tentu saja sistem penilaian calon peminjam menjadi sangat longgar dan risiko tidak dapat mengembalikan utang menjadi lebih tinggi. P2P lending yang mudah memberikan pinjaman biasanya akan mengenakan bunga lebih tinggi. Tidak peduli kondisi peminjam, P2P lending abal-abal tetap akan selalui menagih peminjamnya karena memang bisnis P2P lending bukan bisnis menyumbangkan uang namun meminjamkan uang.

Maraknya P2P lending yang belum terdaftar tentu meresahkan. Suku bunga yang tidak kompetitif dan cenderung tinggi tentu akan menjadi masalah keuangan bagi peminjamnya. Belum lagi bunga utang diperhitungkan dengan sistem “bunga-berbunga” yang akan semakin menggulung jika tidak dilunasi. Peminjam semakin sulit mengembalikan kewajibannya akibat bunga yang semakin besar dari hari ke hari. Pada akhirnya fustrasi dengan pengejaran debt collector.

Jika pinjaman ke P2P lending bersifat produktif, maka diperlukan manajemen siklus konversi kas usaha. Mengelola uang dengan bijak kadang tidak berkaitan dengan literasi atau kecerdasan seseorang. Dalam analisa risiko pinjaman, hal ini berhubungan dengan karakter peminjam. Seperti sengaja pengabaikan pembayaran atas utangnya yang sudah jatuh tempo.

Pengabaian bisa terjadi karena salah memperhitungkan atau bahkan tidak memperhitungkan di awal, atau yang paling parah adalah sengaja abai walaupun dana untuk membayar utang sesungguhnya tersedia. Oleh karena itu atur dengan bijak periode pembayaran dan lunasi kewajiban sesuai dengan besarannya. Jika peminjam dapat bergembira ketika memperoleh pendanaan utang, selayaknya ada motivasi untuk bergembira pula karena mampu “selesai” dari masalah pelunasan utang.

Ignatia Ryana Widyatini
Dosen Fakultas Ekonomi UAJY

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News