Advertisement

OPINI: Pendidikan, Makan Gratis, & Indonesia Emas 2045

Berly Martawardaya
Rabu, 08 Mei 2024 - 06:07 WIB
Bhekti Suryani
OPINI: Pendidikan, Makan Gratis, & Indonesia Emas 2045 Berly Martawardaya - JIBI

Advertisement

Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 dengan nama R.M. Suwardi Suryaningrat dari keluarga bangsawan Jawa dan bahkan adalah cucu dari Paku Alam III. Tanggal kelahiran Ki Hajar Dewantara kemudian diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sebagai pengakuan atas jasa beliau menjelang pelantikan Presiden RI 2024—2029 adalah momentum memperbaiki pendidikan Indonesia.

Bonus demografi harus bisa mentransformasikan generasi muda menjadi kekuatan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Jika kita gagal menelurkan program prioritas pendidikan di masa kepemimpinan yang baru ini, Indonesia terjebak pada pendapatan menengah dan akan sulit mencapai Target Indonesia Emas 2045. Setelah era bonus demografi maka Indonesia akan berhadapan dengan beban demografi (demographic burden) di saat populasi menua dan proporsi penduduk lanjut usia menjadi makin besar dengan berbagai tantangannya.

Advertisement

Satu dari beberapa prioritas program yang dikampanyekan oleh Prabowo Subianto yang sudah ditetapkan KPU sebagai presiden-terpilih 2024—2029 adalah memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Kajian World Food Program (WFP) yang diterbitkan dalam laporan The State of School Feeding Worldwide 2023 menemukan bahwa program makan di sekolah pada 2022 di selenggarakan di 76 negara untuk 418 juta siswa.

Program ini mampu menciptakan empat juta pekerjaan dengan rasio 1.377 lapangan kerja untuk setiap 100.000 siswa yang menerima makanan. Kajian tersebut juga menemukan bahwa 41% siswa sekolah dasar hari ini mendapatkan makanan gratis atau bersubsidi di sekolah. Dari 41% total anak sekolah dasar yang menerima program ini, 61% berada di negara berpenghasilan tinggi, sementara hanya 18% yang berada di negara berpenghasilan rendah.

Ini menunujukkan kapasitas fiskal negara menjadi faktor yang signifikan untuk melaksanakan program ini, di samping isu-isu terkait dengan rantai distribusi pangan negaranya, serta praktik-praktik koruptif yang perlu diantisipasi dalam pengelolaan program tersebut. Pendekatan pilot project, salah satunya yang sudah dilakukan oleh Indonesia Food Security Review di Sukabumi atau Unicef Indonesia di Papua perlu dikaji oleh tim inti pemerintah berikut karena mensinkronkan kemampuan fiskal negara, rantai distribusi dan penyelenggaraannya serta kaitannya dengan peningkatan hasil belajar siswa.

Prioritas Pendidikan
Publik tentu sangat berharap bahwa prioritas pendidikan lainnya menjadi perhatian Prabowo-Gibran. Kementerian pendidikan melaporkan 293.000 sekolah belum memiliki toilet dan sanitasi dasar dan perlu segera dibangun, agar anak-anak lebih betah belajar di sekolah. Terlebih, untuk remaja putri yang sudah mulai menstruasi, memiliki toilet dan fasilitas sanitasi sekolah meningkatkan kehadiran mereka di sekolah.

Negara ini harus punya affirmative action yang memastikan semua remaja putri tetap di sekolah dan lulus pendidikan lanjutan tingkat atas (SMA). Tujuannya, antara lain agar dapat memotong siklus jahat (vicious cycle) perkawinan anak yang berkontribusi ke angka tengkes atau stunting dan angka kematian ibu dan anak di Indonesia.

Data perkawinan anak dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, BPS tercatat angka perkawinan anak di Indonesia terbilang cukup tinggi yaitu mencapai 1,2 juta kejadian. Dari jumlah tersebut proporsi perempuan umur 20—24 tahun yang ber-status kawin sebelum umur 18 tahun adalah 11,21% dari total jumlah anak. Artinya, sekitar 1 dari 9 perempuan usia 20—24 tahun menikah saat usia anak.

Kajian Indef (2023) menunjukkan hanya butuh Rp9 triliun untuk memastikan setiap sekolah memiliki toilet yang layak dan Rp4 triliun untuk pembiayaan PAUD yang dikelola negara dan sebenarnya tidak perlu ada anggaran tambahan untuk memastikan setiap remaja putri lulus SMA.

Kajian juga merekomendasikan menignkatkan anggaran pencegahan kekerasan dan perkawinan anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Return of investment dari pengeluaran dapat mencapai 13% per anak per tahun untuk PAUD menurut pemenang Nobel, Profesor James Heckman dari University of Chicago.

Sedangkan untuk setiap dolar yang dihabiskan untuk sanitasi dan air bersih, keuntungan dalam berbagai bentuk dapat mencapai US$4. Saatnya Hari Pendidikan Nasional diperingati sebagai hari mengevaluasi pencapaian dan juga pengeluaran, atau investasi kita di dunia pendidikan, termasuk melakukan cost effectiveness study dan cost benefit analysis dari belanja pendidikan. Program makan siang gratis di sekolah, yang diperkirakan memakan ratusan triliun rupiah, perlu dilengkapi dengan belanja lainnya di bidang sanitasi sekolah, pencegahan perkawinan anak dan penurunan angka kematian ibu dan anak untuk mewujudkan perjuangan Ki Hajar Dewantara. 

Berly Martawardaya
Dosen FEB UI & Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

alt

Terbaru! Jadwal Kereta Api Prameks Jogja-Kutoarjo Senin 20 Mei 2024

Jogja
| Senin, 20 Mei 2024, 03:17 WIB

Advertisement

alt

Lagu Rohani Kristen Country yang Ngena Banget, Jesus Take the Wheel

Hiburan
| Sabtu, 18 Mei 2024, 23:27 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement