OPINI: Lupakan Saja Swasembada Daging Sapi

Kegiatan program swasembada daging sapi sudah berjalan lebih dari dua dasawarsa sejak dimulai pada 1995 dan lebih dikenal dengan program ‘Swasembada Daging on Trend’.

Pada setiap periode pemerintahan hingga kini masih dicanangkan program ‘swasembada daging’. Ada yang menggunakan nama PSDSK (percepatan swasembada daging sapi dan kerbau), PSDS (program swasembada daging sapi) dan lainnya.

Semua program tersebut gagal total, karena tidak mencapai target sesuai dengan rencana yang dibuat. Dalam perjalanannya, swasembada daging sapi telah menghabiskan dana puluhan triliun rupiah.

Sebaliknya, hasil yang dicapai tetap saja harga daging sapi masih tinggi. Impor sapi dan daging sapi setiap tahun terus meningkat dan kesenjangan antara permintaan daging sapi dan produksinya di dalam negeri semakin melebar.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dianalisis oleh Qasa, laju permintaan akan daging sapi tumbuh 6,4% per tahun, sementara produksinya di dalam negeri hanya mampu tumbuh 1,3%. Pada kasus ini, hal yang perlu disimak adalah pengakuan Menteri Pertanian Suswono saat itu. Beliau menyatakan bahwa kegagalan swasembada daging sapi dikarenakan ‘salah hitung’.

Pada 2011, BPS menggelar sensus khusus ternak yang diberi nama PSPK (Pendataan Sapi perah, Sapi Potong dan Kerbau). Kala itu diperoleh hasil bahwa total populasi sekitar 16,7 juta ekor yang terdiri dari sapi potong 14,8 juta ekor, sapi perah 597.000 ekor dan kerbau 1,3 juta ekor.

Sementara itu, dalam blue print sebagai peta jalan swasembada daging sapi disebutkan swasembada akan tercapai jika populasi sapi mencapai 14,2 juta ekor pada 2014.

Atas dasar itu, pemerintah menyatakan bahwa swasembada daging sapi telah tercapai pada 2011, lebih cepat dari rencana. Oleh karenanya dibuatlah kebijakan bahwa kontribusi importasi daging dan sapi yang semula sekitar 52% diturunkan menjadi 17,5%.

Namun, tidak lama setelah kebijakan itu, harga daging melambung tinggi hingga kini. Hal ini terutama disebabkan ketersediaannya di pasar yang menyusut tajam.

Menurut Wakil Menteri Pertanian saat itu, peternak rakyat yang menguasai 98% ternak sapi pada umumnya tidak berorientasi ekonomi. Mereka akan menjual ternaknya jika membutuhkan uang tunai.

Faktor inilah yang menjadi penyebab, mengapa jumlah ternak yang dipotong di rumah potong (RPH) menyusut. Namun, faktanya pada saat dilakukan sensus pertanian pada 2013 oleh BPS, populasi sapi dan kerbau tercatat sebanyak 14,2 juta ekor, turun signifikan dibandingkan dengan hasil PSPK 2011 sebanyak 16,7 juta ekor.

Pelajaran yang diambil dari peristiwa ini adalah pemerintah kemudian menetapkan kebijakan satu data peternakan, yaitu data BPS sebagai rujukan nasional. Namun, kebijakan ini belum mampu menyelesaikan persoalan pembangunan peternakan sapi yang berbasis data.

Pasalnya, fluktuasi harga daging sapi masih terus berlanjut hingga saat ini. Lihat saja, berbagai kebijakan yang ditetapkan seperti penetapan kuota impor (daging dan sapi), membebaskan impor jeroan, rasio impor indukan dengan sapi bakalan, importasi daging kerbau dan kebijakan penetapan harga.

Bisa dikatakan bahwa semuanya tidak mampu menurunkan harga daging sapi menjadi Rp80.000 per kilogram seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo.

Kegagalan swasembada daging sapi yang telah berjalan lebih dari dua dasawarsa terletak pada penetapan konsep dasar dari program tersebut yang berbeda dengan implementasinya. Persoalannya adalah pembangunan peternakan ditujukan untuk meningkatkan produksi.

Seharusnya, tujuan yang paling mendasar adalah meningkatkan kesejahteraan petani atau peternaknya. Jika petani atau peternaknya sejahtera maka kegiatan usaha yang dilakukannya menguntungkan.

Apabila menguntungkan maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan usahanya mampu memproduksi secara efisien dan produktivitasnya membaik, karena iklim usahanya kondusif.

Menyimak perjalanan swasembada tersebut, pemerintah seolah tidak peduli dan cenderung kondisi tersebut dibiarkan status quo selama puluhan tahun. Ketidak pedulian tersebut ditunjukan oleh kegiatan menggelontorkan daging impor secara besar-besaran menjelang hari besar keagamaan nasional yang berulang setiap tahun.

Sepanjang pemerintah tidak melakukan kegiatan atau membuat program terobosan yang mampu mengubah perilaku bisnis daging yang bersifat hot chain menjadi cold chain, atau tidak mengubah program peningkatan produksi di wilayah pengembangan konvensional seperti pulau Jawa, Nusa Tenggara dan Sulawesi Selatan ke wilayah perkebunan sawit dan lahan bekas tambang di Kalimantan, Sumatra dan Papua serta pulau-pulau kosong, serta tidak mengalihkan peran fungsi peternakan rakyat ke korporasi dalam program pembiakan, tentu hasilnya akan tetap seperti saat ini.

Kasimpulannya, sepanjang pemerintah tidak melakukan perubahan secara mendasar atas kebijakan pembangunan peternakan sapi yang ada, sebaiknya lupakan saja program swasembada daging sapi.

Artinya, kita lupakan Indonesia yang akan menjadi lumbung ternak di Asia pada 2045 seperti yang dicanangkan pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia