Beda Permintaan Dukungan Pemerintah dari Mitsubishi dan Toyota

Jaffry Prabu Prakoso

Selasa, 02 Agustus 2022 - 01:37 WIB

Sirojul Khafid

Beda Permintaan Dukungan Pemerintah dari Mitsubishi dan Toyota

Petugas berdiri di dekat deretan mobil baru yang terparkir di PT Indonesia Terminal Kendaraan atau IPC Car Terminal, Cilincing, Jakarta, Kamis (11/2/2021). - Antara Foto/Aprillio Akbar.

Harianjogja.com, JAKARTA—Mitsubishi Motors Corporation (MMC) meminta kepada pemerintah untuk memberikan insentif terkait produk ekspor mereka dari Indonesia.

Sementara itu, PT Toyota Astra Motor (TAM) menilai dukungan negara sudah sangat membantu dan ingin menyelaraskannya dengan rencana ke depan.

Vice President Director TAM Henry Tanoto mengatakan bahwa apa yang sudah dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap Toyota sudah sangat menolong perkembangan industri otomotif.

“Di dalam skala industri selama 50 tahun kami berada di Indonesia bisa dibilang terus berkembang, tidak hanya memenuhi mobilitas masyarakat Indonesia tetapi juga memberikan devisa melalui ekspor yang terus meningkat,” katanya kepada Bisnis pada akhir pekan ini.

Henry menjelaskan bahwa kunci saling dukung antara pemerintah dan pelaku industri otomotif ke depannya adalah dengan semakin menyelaraskan rencana jangka panjang hingga melihat kebutuhan dan tren di Indonesia maupun global.

“Hal tersebut untuk lebih membangun industri sehingga apa yang dibutuhkan dan impact-nya semakin besar, termasuk ekspor,” jelasnya.

Pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menemui bos MMC di Jepang.

Pada pertemuan, tersebut, CEO MMC Takao Kato mengatakan bahwa Indonesia merupakan pangsa pasar besar bagi Mitsubishi, bahkan dibandingkan dengan pasar Jepang sendiri.

Oleh karena itu, MMC berencana mendiversifikasi produk mereka. Setelah 2023, MMC akan fokus memproduksi model mobil jenis xEV yang terdiri dari model Xpander dan Pajero Sport. Selain itu, MMC juga akan memproduksi dua model kendaraan baru Electric Vehicle (EV) mulai 2024.

Di saat yang sama, Kato meminta Pemerintah Indonesia untuk memberikan insentif terkait ekspor produk mereka.

Airlangga pun menanggapi hal tersebut. Dia mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya tidak kalah bersaing dari negara lain seperti Thailan untuk besaran insentif pajak.

“Namun, karena ada besaran perbedaan pajak daerah, maka terkesan pajak di Indonesia lebih tinggi. Ini yang sedang kita kaji di Pemerintah Pusat,” katanya melalui keterangan pers.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis