Advertisement
Denny Indrayana: MK Bakal Setujui Pemilu Proporsional Tertutup
Tim kuasa hukum pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kanan) dan Denny Indrayana (kiri) selaku pihak pemohon bersiap mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. - Bisnis/Abdullah Azzam
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bakal mengabulkan sistem pemilihan umum proporsional tertutup.
Denny mengaku mendapatkan informasi terkait dengan gugatan terhadap Undang-undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilu Sistem Proporsional Terbuka, di mana MK bakal menyetujui kembalinya penerapan sistem proporsional tertutup.
Advertisement
"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja," ujarnya, dikutip dari akun Instagram pribadinya, Minggu (28/5/2023).
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu mengatakan bahwa berdasarkan info yang diterimanya itu, komposisi putusan hakim MK yakni 6 berbanding 3 dissenting. "Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi," ujar Denny.
Oleh karena itu, Denny mengatakan sistem Pemilu di Tanah Air bakal kembali ke sistem Pemilu era pemerintahan Orde Baru. Dia menyebut sistem saat itu otoritarian dan koruptif.
Belum lagi, Denny menambahkan adanya upaya pelemahan sejumlah lembaga negara lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), isu sengketa Partai Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, dan lain-lain.
Seperti diketahui, wacana Pemilu 2024 diselenggarakan dengan sistem proporsional tertutup menguak setelah beberapa orang mengajukan gugatan uji materi UU No.7/2017 tentang Pemilu ke MK dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022.
Sejumlah pihak hingga partai politik mendukung MK untuk menolak gugatan tersebut sehingga sistem pemilu mendatang tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka dengan berbagai alasan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terima Berkas Amicus Curiae Terkait PHPU, MK: Bisa Jadi Pertimbangan Majelis Hakim
Ingin Bergabung ke KIM, PAN Mendesak PPP Deklarasi Dukungan ke Prabowo-Gibran
Soal Erina Jadi Bakal Calon Bupati Sleman, Ini Kata Kaesang
Advertisement
Hari Ini, KPU Serahkan Tambahan Alat Bukti Sidang Sengketa Pilpres ke MK
Ridwan Kamil Diminta Golkar Bertarung di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat
MK Gelar Rapat Permusyawaratan Hakim untuk Tentukan Putusan Sengketa Pemilu 2024
Risma Blak-blakan soal Bansos di Depan Hakim MK, Begini yang Disampaikan
Dicecar MK soal Program Bansos, Sri Mulyani: Bansos Bukan dalam Rangka Perlinsos
Advertisement
Pemanggilan Jokowi, Kapolri, Kepala BIN Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024 ke MK Tergantung Hakim
Sirekap Jadi Bulan-bulanan dalam Sidang Sengketa Pemilu
TKN Golf Sebut Gugatan PDIP Sekadar Gimik Politik
Sidang Sengketa Pilpres 2024, Sirekap Disebut Sempat Diserang DDoS
Fokus Gugatan Sengketa Pemilu, PKB Tak Mau Pikirkan Soal Tawaran dari Prabowo
Advertisement
Kubu Ganjar Hadirkan Kapolri dalam Sidang Sengketa Pemilu, Begini Kata Yusril
Berita Pilihan
Advertisement
Bareskrim Gandeng Polisi Thailand Buru dan Bawa Pulang Buron Narkoba Fredy Pratama
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pedagang Pasar Terban Pindah Ke Selter Sementara
- Kendaraan Keluar Lebih Banyak Dari yang Masuk di Mudik Lebaran, Ini Analisis Dishub DIY
- Kemenag Kota Jogja Kukuhkan 4 Agen Moderasi Beragama
- Hingga saat Ini Pemkot Jogja Masih Berusaha Selesaikan Pembangunan TPS 3R
- Arus Balik Lebaran, KAI Daop 6 Jogja Menambah KA Relasi Solobalapan - Pasarsenen
Advertisement
Advertisement
