News

Begini Nasib Siaran TV Digital Setelah UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional

Penulis: Leo Dwi Jatmiko
Tanggal: 28 November 2021 - 09:57 WIB
Ilustrasi siaran TV digital. - JIBI

Harianjogja.com, JAKARTA - Nasib siaran TV digital menjadi pembahasan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta adanya perbaikan dalam tata cara pembentukan usai UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional.

Direktur Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala menilai seharusnya keputusan yang dibuat adalah antara ditolak atau diterima. Hanya saja, karena MK memberi keputusan untuk perbaikan maka siaran digital aman dan tetap dapat dilaksanakan.

“Jadi 2 tahun ke depan UU Ciptaker harus diperbaiki, maka siaran digital televisi itu aman,” kata Kamilov, Jumat (26/11/2021).

Kondisi lain yang mungkin terjadi, menurut Mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) periode 2009 -2012 itu, adalah kondisi abu-abu. Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam analog switch off akan berlindung dibalik ketidaktegasan putusan MK.

Kamilov menilai keputusan yang diambil justru menyebabkan kepastian hukum menjadi buyar.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan sesungguhnya, revisi UU Telekomunikasi dan juga UU Penyiaran dalam UU Cipta Kerja hanya bersifat revisi untuk sebagian saja. Industri butuh revisi total terhadap UU tersebut.

Dia mengatakan industri penyiaran masih harus menunggu perbaikan selama 2 tahun, untuk mendapat kepastian soal keberlanjutan program peralihan siaran dari analog ke siaran digital.

“Tentu kita menunggu perbaikan UU Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun sesuai keputusan MK agar jelas UU ini dapat dipakai terus terdepak atau tidak,” kata Heru.

Sekadar informasi, Pasal 60A UU No. 11/2021 tentang Cipta Kerja mengatur mengenai pemadaman siaran analog. Pasal tersebut berbunyi:
(1) Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital.
(2) Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (analog switch off) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.

Adapun 2 tahun setelah berlakunya undang-undang tersebut adalah pada 2 November 2022.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com

Berita Terkait

WTP 13 Kali Berturut-turut, Pemkot Jogja Terima Penghargaan dari Kemenkeu RI
Penataan Kawasan Kumuh di Sungai Gajah Wong Dapat Apresiasi Bank Dunia
YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
Kominfo Minta Masyarakat Beralih ke TV Digital Sebelum 2 November
Migrasi TV Digital Mundur di DIY, Baru Jogja yang Mengusulkan Data Penerima STB
Televisi Dinilai Tak Akan Tereliminasi Perkembangan Teknologi
Keluarga Miskin di Sleman Bakal Dapat Bantuan STB Televisi Digital

Video Terbaru

Advertisement

Berita Lainnya

  1. Prototipe Motor Listrik Rancangan Ridwan Kamil Dipamerkan di WJIS 2022
  2. KAI Access Punya Fitur Baru, Bisa Nonton Film Tanpa Kuota di Kereta
  3. Ora Lanang Ora Wedok, Mengenal Frasa Gender Netral
  4. Berawal dari Penelitian, Dosen UKSW Bikin Batik Motif Matematika Bernama Odema

Berita Terbaru Lainnya

Penjelasan Ilmuwan Tentang Durasi Waktu dalam Sehari Jadi Lebih Panjang
Hari Ini Infinix Rilis Dua Ponsel Flagship Terbarunya
Ini Kedahsyatan Rudal Balistik yang Ditembakkan Korea Utara ke Jepang
Keren! Mahasiswa Teknik Fisika UGM Ini Ciptakan Jam Tangan Pintar Pemantau Stres
Aset Rp10,4 Triliun Xiaomi Disita India, Ini Tanggapannya
Ini Penyebab Google Translate Ditarik dari China
Daftar Fenomena Langit Sepanjang Oktober 2022: Hujan Meteor dan Gerhana Matahari
Sudah Rilis, Ini Spesifikasi dan Harga Vivo V25e
Tiktok Shop Kini Jadi Social Commerce Paling Populer di Indonesia
Tesla Pamerkan Robot Humanoid Bernama Optimus