Wapres Ma'ruf Amin: Wisata Halal Bukan Berarti Harus Disyariatkan

Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menampik persepsi masyarakat tentang wisata halal yang sering diartikan wisata yang harus disyariatkan. Menurutnya, persepsi tersebut membuat sejumlah daerah keberatan mengaplikasikan konsep wisata halal ini.

Padahal, menurut Wapres, yang dimaksud konsep wisata halal adalah penyediaan layanan-layanan syariah di setiap destinasi wisata, seperti restoran halal, tempat salat dan lainnya.

"Tentu kita ingin menghilangkan persepsi yang salah tentang wisata halal atau wisata syariah. Sepertinya ada kesan bahwa wisata syariah itu wisatanya akan disyariatkan. Kemudian, ada daerah-daerah yang keberatan," ungkapnya seperti dikutip dari keterangan pers pada Kamis (6/5/2021).

Dengan demikian, sambung Wapres, hal ini akan memberikan kenyamanan tersendiri kepada para wisatawan, khususnya wisatawan muslim. Bahkan di negara yang mayoritasnya bukan muslim seperti China dan Korea Selatan di Nami Island sudah menerapkan konsep wisata halal ini.

"Saya pernah ke Beijing. Di Beijing itu ada restoran halal, ada tempat salat. Layanannya itu dari [pemerintah kota] Beijing, sehingga banyak saya lihat [wisatawan] dari Malaysia, Brunei, Singapura, dan dari beberapa negara lain itu banjir ke sana dan mereka nyaman," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Wapres menegaskan bahwa penyediaan layanan syariah adalah konsep yang dipakai untuk mewujudkan wisata halal yang dapat menguntungkan tempat wisata tersebut.

Saat ini pendidikan wisata halal telah diberikan kepada santri di Lombok, Nusa Tenggara Barat melalui balai latihan kerja (BLK) di pesantren-pesantren. Mereka diberikan edukasi agar dapat menjadi pemandu wisata yang profesional.

Di samping penyediaan tenaga kerja yang mengerti syariah, menurut Wapres, berbagai fasilitas pelayanan syariah yang mendukung wisata halal juga akan terus dikembangkan, termasuk spa halal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia