Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan terdapat 101 isu yang belum diselesaikan tentang percepatan pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).
Hal itu diungkapkan Luhut saat menggelar Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas 2021, Rabu (1/12/2021). Rakornas itu diadakan untuk membahas isu utama yang belum terselesaikan di bidang pariwisata pada tahun ini.
“Dalam perkembangannya, sebanyak 14 persen isu telah selesai, 55 persen isu sedang berjalan, 18 persen isu masih dalam pembahasan, dan 13 persen isu tertahan penyelesaiannya," kata Luhut seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (2/12/2021).
Secara umum, kata Luhut, terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan penyelesaian isu tersebut tidak dapat dilakukan di 2021. Di antaranya lantaran lahan yang belum clean and clear, refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 serta pekerjaan dilakukan secara multiyears.
"Fokus pengembangan pada 2022 adalah penyelesaian isu-isu yang masih dalam pembahasan, tertahan, dan melanjutkan tahapan pembangunan yaitu pengelolaan," kata dia.
Oleh karena itu, lanjutnya, program 2022 agar berfokus pada peningkatan sumber daya manusia, mendorong investasi, dan pengembangan atau pengelolaan dengan prinsip blue, green, dan circular economy.
Seperti diberitakan sebelumnya, alokasi anggaran percepatan pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) pada tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp351,6 miliar. Alokasi anggaran itu naik 74,3 persen dari tahun anggaran sebelum sebesar Rp201,7 miliar.
“Alokasi dukungan anggaran Tahun 2022 sudah terpetakan untuk lima destinasi super prioritas dan ini tentunya akan kita optimalkan,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas Tahun 2021” yang diselenggarakan Kemenkomarves, Rabu (1/12/2021).
Sandi berharap dukungan anggaran itu dapat meningkatkan indeks daya saing pariwisata Indonesia. Khususnya pada pilar-pilar yang tingkat daya saingnya masih rendah. Seperti Environment Sustainability, Health and Hygiene, Tourist Service Infrastructure, Safety and Security, ICT Readiness serta Ground and Port Infrastructure.
"Saya sudah lihat begitu giatnya pembangunan yang saat ini dilakukan. Mari wujudkan 5 destinasi pariwisata super prioritas betul-betul berkualitas dengan penuh totalitas," kata dia.
Adapun, pengembangan destinasi dan sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat akan menjadi fokus Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam upaya mempercepat DPSP di tahun depan.
Selain tentunya juga pada ruang lingkup pengembangan industri dan investasi, pengembangan promosi, product development and event, serta pengembangan produk ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menggerakkan ekonomi dengan terbukanya lapangan kerja lebih luas.
"Pengembangan ke depan tersebut akan kami lakukan melalui kerja sama dan kolaborasi yang optimal dengan unsur pentahelix. Kita akan mengajak institusi pendidikan, pelaku usaha, komunitas, pemerintah daerah, serta media,” tuturnya.