Produsen Tempe Desak Pemerintah Serius Atasi Kelangkaan Kedelai yang Jadi Masalah Tahunan

Harianjogja.com, JOGJA—Para perajin tempe tahu yang tergabung dalam Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) mendesak pemerintah untuk melakukan langkah konkret menyelesaikan persoalan kelangkaan kedelai yang dinilai seperti penyakit tahunan. 

Sekretaris Gakoptindo Hugo Siswaya memprotes pemerintah atas kejadian yang berulang-ulang setiap tahun soal naiknya harga kedelai. Hal itu kemudian diperparah dengan terjadinya kelangkaan kedelai pada akhir tahun lalu yang menimbulkan kerugian bagi perajin tempe tahu di seluruh Indonesia akibat dari sikap importir yang hanya mementingkan kepentingan sendiri. 

BACA JUGA : Petani Bantul Kembangkan Kedelai Kinclong, Ini Keunggulannya

"Importir tidak melaksanakan importasi pada sesi tertentu, sehingga memberikan kesan pemerintah tidak mampu memberikan perlindungan kepada rakyatnya," kata Hugo disela agenda Rakernas yang digelar di Jogja, Selasa (30/1/2024). 

Hugo menyebut, kelangkaan kedelai salah satunya juga disebabkan oleh adanya aturan yang membelenggu Bulog. Peraturan Presiden No. 48/2016 tentang Penugasan kepada Bulog tentang Padi, Jagung, Kedelai dan Peraturan Presiden No. 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah tidak dijalankan oleh lembaga tersebut dengan optimal. 

"Hal ini berdampak pada Peraturan Badan Pangan Nasional No. 11/2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen khususnya kedelai tidak berjalan," jelasnya. 

Oleh karena itu, Gakoptindo meminta kepada pemerintah untuk mengubah statuta Bulog tidak lagi sebagai BUMN, akan tetapi sebagai lembaga khusus di bawah Presiden yang bertugas melakukan pengamanan bahan pangan strategis yang dibutuhkan masyarakat banyak serta melindungi hak rakyat kecil yang berusaha dengan menggunakan bahan strategis tersebut.

"Juga memberlakukan pajak bea masuk khususnya kedelai untuk memberikan insentif kepada petani kedelai dan stabilisasi harga kedelai untuk perajin tempe tahu di seluruh Indonesia," ujarnya. 

Kemudian memberlakukan kuota impor kedelai untuk importir yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan petani dalam memproduksi kedelai dalam negeri serta memberikan sanksi keras kepada importir yang hanya mementingkan usahanya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional atas ketersediaan dan distribusi kedelai.

"Akibat kelangkaan kedelai akhir tahun lalu sangat fatal bagi kami terutama kepada perajin tempe tahu dengan produksi 20-50 kg per hari, itu mereka sama sekali tidak dapat kedelai sebagai bahan baku produksi. Bahan sudah tidak ada harga pun naik, tambah lagi ada spekulan yang jual dengan harga mahal, kenapa itu tidak diantisipasi," kata Hugo. 

BACA JUGA : Harga Kedelai Mahal, Ukuran Tahu dan Tempe di Gunungkidul Mengecil

Fenomena kelangkaan kedelai yang menahun bisa diselesaikan jika Bulog posisinya ditempatkan seperti yang mereka minta yakni sebagai badan khusus di bawah Presiden. Pasalnya dengan status Bulog sebagai BUMN ada beberapa regulasi yang seharusnya bisa dijalankan mereka untuk program cadangan pangan pemerintah, tapi tidak bisa dilaksanakan.  

"Memang harus ada aturan yang disesuaikan. Makanya kita usul Bulog itu jadi badan khusus di bawah Presiden agar bisa eksekusi langsung. Kalau tidak kelangkaan kedelai ini akan terus berulang dan mengakibatkan kerugian terus menerus bagi 160.000 perajin tempe tahu di Indonesia," ucapnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News