Baru Dilantik, Ini Dia Terobosan yang Disiapkan Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta Baru

Harianjogja.com, JOGJA—Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Krismono melantik puluhan pejabat terdiri atas kepala unit pelaksana teknis, pejabat administrasi, pembimbing kemasyarakatan dan perancang peraturan perundang-undangan di Aula Kanwil Kemenkumham DIY, Selasa (14/1/2020). Salah satu pejabat yang dilantik adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta Yusup Umardani.

Umardani yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Madiun ini menyatakan komitmennya untuk membuat terobosan baru dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat.

Yusup Umardani mengaku akan membuat aplikasi khusus untuk memudahkan pemohon paspor yang menghindarkan dari calo dan tidak bolak balik ke Kantor Imigrasi. Dia pernah membuat aplikasi itu saat bertugas di Madiun dengan nama IS Madiun.

Ke depan untuk DIY akan dibuat dengan nama khusus. Melalui layanan aplikasi itu, kata dia, pemohon paspor tidak perlu menulis secara manual atau bolak balik ke fotocopian untuk menggandakan dokumen.

"Selama ini masyarakat banyak bolak-balik, karena kadang KTP dengan buku nikah yang dibawa tidak sesuai, kami akan buat aplikasi itu, jadi orang datang ke kantor sudah menggunakan aplikasi dan diketahui [syaratnya], ada tim verifikasi langsung," katanya saat seusai pelantikan di Kantor Kanwil Kemenkumham DIY, Selasa.

Namun layanan manual tetap dibuka untuk mengantisipasi masyarakat yang tidak bisa menggunakan layanan aplikasi. Sehingga masyarakat bisa memilih layanan tersebut, namun penggunaan aplikasi akan lebih cepat. "Ini akan kami realisasikan sebagai persembahan kami untuk warga Jogja, nanti nanti aplikasinya akan menyesuaikan tentu lebih mengangkat Jogja," ujarnya.

Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Krismono mengatakan dalam sambutannya memberikan pesan, bidang imigrasi saat ini setiap hari mengalami peningkatan intensitas kebutuhan masyarakat khususnya dalam permohonan dokumen keimigrasian.

Hal ini perlu perhatian khusus dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan harus diikutu peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas yang bermuara pada kepuasa masyarakat. "Serta meningkatnya cita Kementerian Hukum dan HAM di bidang keimigrasian," katanya.

Adapun pejabat yang dilantik terdiri atas tiga orang kepala unit pelaksana teknis; 29 pejabat struktural, dua pembimbing kemasyarakatan muda; 15 pembimbing kemasyarakatan pertama dan satu orang perancang peraturan perundang-undangan.

"Reformasi birokrasi harus diikuti peningkatan pengetahuan dalam pengetahuan sistem informasi dan teknologi, baik dalam hal pengembangan kepegawaian, sistem database maupun sistem manajemen kunjungan yang berbasis digital," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News