Jogjapolitan

Epidemiolog UGM Minta Pemerintah Lebih Berani Cegah Laju Mobilitas Warga

Penulis: Abdul Hamied Razak
Tanggal: 26 Juli 2021 - 03:37 WIB
Suasana pemeriksaan kendaraan di pos penyekatan Prambanan, Jumat (14/5/2021). - Harian Jogja - Yosef Leon

Harianjogja.com, SLEMAN- PPKM Darurat belum berdampak secara signifikan untuk menurunkan kasus penyebaran Covid-19. Terbukti target penyebaran Covid-19 turun dibawah 10.000 kasus tidak tercapai.

Epidemiolog UGM, Riris Andono Ahmad menilai PPKM Darurat (3-20 Juli) plus masa perpanjangan (21-25 Juli) belum mampu menurunkan kasus penyebaran Covid-19. Kondisi ini tidak lepas dari kurang tercapainya target-target pengurangan mobilitas warga untuk tetap stay di rumah.

PPKM Darurat tidak berjalan sesuai rencana karena pemerintah daerah belum berani memaksa warga tinggal di rumah masing-masing. "Padahal kunci utama untuk menurunkan kasus itu tetap pada mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah. Sayangnya, sebagian masyarakat resisten dengan kebijakan itu," kata Donni saat dihubungi Harian Jogja, Minggu (25/7/2021).

Baca juga: Mobilitas di DIY Diklaim Sudah Zona Kuning

Dia berharap ke depan, pemerintah perlu menegakan aturan secara konsisten. Sebab aturan PPKM sudah sangat jelas tinggal bagaimana menerapkan di lapangan. "Saat ini ada tidak daerah yang mampu menurunkan kasus penyebaran Covid-19 secara signifikan setelah PPKM Darurat? Tidak ada. Melandai iya, tapi kasusnya masih tinggi," ujar Donni.

Donni masih melihat pemerintah gamang antara menjaga kondisi kesehatan atau ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat dengan adanya kebijakan PPKM per level (1-4 Juli 2021) dan pelonggaran-pelonggaran yang diberikan. "Ibarat obat, untuk mengobati pasien dosisnya sekian. Kalau dosisnya dikurangi ya tidak akan efektif menyebuhkan penyakit " katanya.

Menurut Donni, penerapan PPKM per level tersebut juga tidak akan efektif untuk menurunkan penyebaran Covid-19. Dengan adanya PPKM per level dan pelonggaran ini, pemerintah takut efek samping dari PPKM itu. Padahal kalau lebih tegas lagi, semuanya rata pada satu level (level 4).

Baca juga: Alasan Jokowi Perpanjang PPKM Level 4 Hingga 2 Agustus 2021

"Pada akhirnya ya nanti akan dipilih, beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ini. Tapi ada konsekuensi yang akan ditanggung terutama pada biaya kesehatan di mana rumah sakit akan terus penuh menangani pasien," katanya.

Epidemiolog UGM Bayu Satria Wiratama juga menilai penerapan PPKM darurat belum memberikan dampak penurunan jumlah kasus positif covid-19. "Belum terlihat penurunannya mas. Kalaupun turun diikuti jumlah tes yang turun juga," kata Bayu.

Meski sempat terjadi penurunan, menurut Bayu, angka tersebut lebih disebabkan jumlah sampel yang di tes menurun. Hal itu sudah diakui oleh pemerintah sendiri. Sementara persentase jumlah kasus positif cenderung stabil. "Kalau jumlah yg dites turun otomatis jumlah kasus turun juga. Bisa dilihat dari positivity rate yang cenderung stabil," imbuhnya.

Jumlah kasus yang meningkat menurutnya sudah terjadi sejak lama namun tidak terpantau karena jumlah testing yang masih minim. "Banyak yang masih undetected. Kemungkinan sejak Mei banyak kasus yang tidak terdeteksi sudah ada di masyarakat makanya bisa naik sangat tinggi di juli," ungkapnya.

Ia menyarankan agar pemerintah gencar melakukan program vaksinasi agar herd immunity segera tercapai. Namun apabila laju vaksinasi harian masih rendah maka target September untuk herd immunity di Jawa Bali akan sulit. “Laju vaksinasi harian masih sangat rendah. Kecuali bisa vaksinasi 2 juta sehari," katanya.

Sementara Kepala Dinkes Sleman Joko Hastaryo mengatakan meski ada penurunan kasus penyebaran Covid-19 di Sleman namun belum menunjukkan angka yang signifikan. "Kalau dilihat angka kasus per minggu, kondisi saat ini menurun. Dari sebelumnya 3.740 kasus, minggu ketiga turun menjadi 2.921 kasus saat ini menjadi 2.345 kasus," ujar Joko.

Dengan masih tingginya kasus penularan Covid-19, Joko sendiri memprediksi PPKM Level 4 akan diperpanjang. Hanya waktunya menunggu Instruksi Gubernur sesuai Instruksi Mendagri. Sebab kunci untuk memutus penyebaran Covid-19, kata Joko, tetap dilakukan pembatasan aktivitas dan peniadaan kerumunan.

"Sekali lagi, penambahan kasus harian saat ini masih naik turun tapi cenderung turun meski belum cukup tajam turunnya," kata Joko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Menkes: PPKM Jadi Kunci Keberhasilan RI Tangani Covid
PPKM Dicabut, Ini Aturan Baru soal Kegiatan di Tempat Ibadah
PPKM Dihapus, Begini Kondisi Covid-19 DIY
Jokowi Hapus PPKM, Sekda DIY: Tetap Ada Regulasi soal Prokes

Video Terbaru

Berita Lainnya

  1. Masuk Bursa Calon Wali Kota, Sekda Kota Semarang Beri Jawaban Ini
  2. Dedy Endriyatno Aktifkan Lagi Relawan 2015 untuk Pilkada Sragen 2024
  3. Innalillahi! Pria asal Semarang Ditemukan Meninggal di Tepi Ring Road Jombor
  4. Bursa Pilgub Jateng 2024: Kapolda dapat Dukungan Kadin & Pengusaha Muda Batang

Berita Terbaru Lainnya

Alert! Stok Darah di DIY Menipis, PMI Dorong Instansi Gelar Donor Darah
Rakernas IMA Jadi Momentum Perluasan Pasar UMKM Sleman
Catat! Tarif Parkir Kendaraan Bermotor di Lokasi Wisata Wilayah Bantul
Berikut Stok Darah dan Jadwal Donor Darah Hari Ini
Tingkatkan Daya Saing, Pemkot Jogja Dorong Sertifikasi dan Legalitas Produk UMKM
Begini Target Penurunan Angka Stunting di Sleman pada Tahun Ini
Seorang Pengemudi Paruh Baya Ditemukan Meninggal di Tepi Ring Road Jombor
Top 7 News Harianjogja.com Sabtu 20 April 2024: Normalisasi Tanjakan Clongop hingga Kuota CPNS
Hore! Gunungkidul Dapat Tambahan Pupuk Hingga 18.000 Ton
Polres Bantul Ingatkan Menerbangkan Balon Udara Membahayakan Penerbangan