Advertisement
Kata Jokowi soal DPR yang Ingin Merevisi UU KPK
Advertisement
Harianjogja.com, BOYOLALI- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi ihwal keinginan DPR merevisi UU KPK.
Jokowi belum bisa berbicara banyak menyangkut Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Advertisement
Pasalnya, mantan Wali Kota Solo itu belum membaca apa saja Undang-Undang KPK yang di bahas. Presiden Jokowi berjanji, begitu tiba kembali ke Jakarta, dirinya akan melihat poin-poin apa saja yang direvisi.
"Saya harus melihat dulu yang direvisi itu apanya. Saya belum lihat, nanti kalau sudah ke Jakarta revisi ini yang diurusi materinya apanya. Harus tahu dulu," ucap Jokowi usai meresmikan pabrik mobil Esemka di Sambi, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9/2019).
Presiden Jokowi sangat mengapresi kinerja KPK dalam memberantas korupsi yang marak di Indonesia. Dengan melihat kinerja lembaga antirasuah tersebut, suami Iriana Joko Widodo ini percaya bila DPR tidak akan mengebiri KPK.
"Yang jelas saya harapkan DPR punya semangat yang sama untuk memperkuat KPK," kata Presiden Jokowi.
Sekadar informasi, DPR telah membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Revisi UU KPK tersebut dibahas oleh DPR melalui Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis, 5 September 2019.
Dalam Rapat Paripurna tersebut, seluruh fraksi di DPR sepakat usulan revisi UU KPK menjadi inisiatif RUU DPR. Nantinya, DPR akan menindaklanjuti usulan revisi UU KPK tersebut sampai menjadi produk UU.
Saat ini, kata Yudi, nasib KPK kedepan ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokow). WP KPK berharap Presiden dapat menghentikan revisi UU inisiatif DPR tersebut. "Saat ini, tinggal menunggu sikap Presiden apakah setuju atau tidak," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- BMKG: Hari Ini Sebagian Besar Wilayah Indonesia Cerah!
- Suami Mutilasi Istri di Ciamis, Kementerian PPPA: Jika Depresi Segera Cari Bantuan Profesional
- Menlu Retno Soroti Kesenjangan Pembangunan Negara Anggota OKI
- Aparat Indonesia Tangkap 2 Kapal Vietnam saat Curi Ikan di Perairan Natuna
- Terdampak Erupsi Gunung Raung, Bandara Samratulangi Mulai Beroperasi Normal
- Jokowi Bersepeda di Jalan Sudirman-Thamrin Minggu Pagi
- Basarnas Kerahkan 5 Unit Tim SAR Cari Korban Hilang Akibat Banjir Luwu
Advertisement
Advertisement