PROYEKSI 2022: Semakin Tumbuh Setelah Terseok-seok

Harianjogja.com, JOGJA—Setelah terseok-seok akibat pandemi Covid-19 yang memuncak pada 2021, pertumbuhan ekonomi DIY akan semakin tumbuh baik pada 2022. Pengendalian pandemi hingga pariwisata yang selama ini menjadi tumpuan DIY akan sangat berperan.

Plt. Kepala Bank Indonesia (BI) DIY Miyono melihat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari waktu ke waktu menunjukan tren yang semakin baik. “Kami optimistis semakin baik, proyeksi untuk 2022 pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,4%. Pertumbuhan di Triwulan I-IV 2021 akan semakin naik di 2022,” ucap Miyono, Rabu (29/12).

Miyono menyebut ada sejumlah faktor yang menopang pertumbuhan ekonomi DIY di 2022 tersebut. Faktor-faktor itu meliputi sektor konstruksi, pembangunan jalan tol, pariwisata, dan pendidikan. Keempatnya diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan tersebut.

Selain itu, diharapkan angka kasus positif Covid-19 tidak melonjak, dan pandemi dapat dikendalikan. Saat ini, pengendalian kasus Covid-19 dan capaian vaksinasi sudah sangat baik sehingga ekonomi dapat bergerak. Indikatornya adalah konsumsi meningkat, investasi meningkat, dan wisata mulai bergerak. Pada 2021 ini, pertumbuhan ekonomi DIY bisa di atas 5%.

Miyono juga memberi masukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ke depan, khususnya sektor pariwisata. Keamanan di DIY harus menjadi perhatian. Kasus klithih yang di penghujung 2021 ini ramai lagi, harus segera diatasi, dan para pelaku dapat ditindak tegas sesuai hukum.

“Agar orang tidak takut ke Jogja karena klithih. Kemudian yang perlu menjadi perhatian kedua, pemerintah daerah tetap menjadi motor melalui pengeluarannya, mudah-mudahan bisa mendongkrak, memberi arah ke swasta. Konsumsi harus ditingkatkan. Wisata digenjot, perkuliahan segera dibuka dengan kegiatan luring. Konsumsi ini bisa menjadi penopang dari sisi permintaan,” ucap Miyono.

Optimisme serupa juga diungkapkan banyak kalangan. Dalam diskusi yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) DIY, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY, Bank Indonesia (BI) DIY, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY dan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (Kafegama) DIY, Kepala OJK DIY Parjiman menuturkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi DIY 2022, penyaluran kredit perbankan harus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas.

“Sampai akhir 2021 LDR [loan to deposit ratio] sekitar 61% dan sejalan dengan pemulihan ekonomi. Penyaluran kredit harus didorong agar investasi juga meningkat. Dengan meningkatnya investasi maka kegiatan ekonomi akan meningkat dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi di DIY juga terdongkrak. OJK DIY juga berupaya untuk mengoptimalkan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan salah satunya melalui TPAKD,” kata Parjiman.

Dosen FBE UAJY, sekaligus Sekretaris ISEI DIY, Y. Sri Susilo, mengatakan prospek ekonomi, bisnis, dan ekonomi DIY sangat bergantung dari efektifitas dari keberlanjutan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan efektivitas pemerintah bersama masyarakat dalam mengendalikan Pandemi Covid-19.

Menurut Susilo, dalam jangka kegiatan pariwisata DIY dapat digerakkan kembali dengan menerapkan pariwisata cleanliness, health, safety, and environmental sustainability (CHSE). Dalam jangka panjang orientasi pariwisata DIY harus berubah dari mass tourism menjadi quality tourism. Untuk menuju quality tourism, Pemda DIY dan kabupaten/kota harus didukung oleh pemangku kepentingan seperti Kadin DIY, BI DIY, OJK DIY, ISEI DIY dan PTN/PTS melalui program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM).

“Kesimpulan dari diskusi adalah pemulihan ekonomi akan tetap berlanjut sehingga prospek ekonomi, bisnis dan  keuangan DIY tahun 2022 menjadi optimis dan semakin membaik,” ujar Y. Sri Susilo.

Reaksi Masyarakat

Di tingkat nasional, keyakinan terhadap perbaikan ekonomi juga dirasakan masyarakat. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan responden optimistis kinerja ekonomi nasional ke depan terus positif.

Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengatakan ada 31,9% warga yang menilai kondisi ekonomi nasional sekarang lebih buruk atau jauh lebih buruk dibandingkan dengan tahun lalu.

Namun, yang menyatakan sebaliknya lebih banyak yakni sebesar 36,3% responden menilai lebih baik atau jauh lebih baik. Sementara itu ada 27% menilai tidak ada perubahan, dan yang tidak tahu atau tidak menjawab 4,8%.

“Sebelum ada wabah Covid-19, pada survei Juni 2019, yang menilai kondisi ekonomi nasional lebih buruk atau jauh lebih buruk dibanding tahun sebelumnya sekitar 17,5%. Setelah ada wabah Covid-19, sentimen negatif tersebut naik tajam menjadi 60,3% pada survei Oktober 2020,” katanya, Minggu (26/12).

Hal itu disampaikan Deni dalam paparan hasil survei dengan tema Ekonomi-Politik 2021 dan Harapan 2022: Opini Publik Nasional. Survei dilakukan pada 8—16 Desember 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung dengan melibatkan 2.420 responden terpilih secara acak berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 2.062 atau 85%. Margin of error survei diperkirakan sebesar kurang lebih 2,2% pada tingkat kepercayaan 95%.

Deni menjelaskan bahwa meski belum kembali ke posisi sebelum Covid-19, sentimen negatif atas kondisi ekonomi nasional menurun dari 60,3% pada Oktober 2020 menjadi 31,9% saat ini. Sementara sentimen positif naik dari 15,2% menjadi 36,3%.

Konsisten dengan temuan ini, optimisme warga akan ekonomi nasional sangat tinggi. Ada sekitar 62,2% warga yang menilai ekonomi nasional tahun depan lebih baik atau jauh lebih baik dibanding sekarang.

Sementara itu kelompok yang menilai akan lebih buruk atau jauh lebih buruk ada 10,6% dan yang menilai tidak ada perubahan 19,2%, serta 7,9% tidak tahu atau tidak menjawab.

Di sisi lain, hasil survei menunjukkan penilaian negatif dari publik atas kondisi penegakan hukum mengalami kenaikan sejak munculnya Covid-19.

Deni mengatakan bahwa ada 42,3% warga yang menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik. Adapun yang menilai buruk atau sangat buruk sekitar 26,6%. Sebanyak 26,7% yang menilai sedang saja dan yang tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 4,5%.

“Sekalipun persentase warga yang menilai positif lebih besar dari yang negatif, tapi persepsi atas penegakan hukum cenderung memburuk dalam 2 tahun terakhir,” katanya.

Deni menjelaskan bahwa yang menilai kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk naik dari 15,1% pada survei September 2019 menjadi 26,6% pada survei Desember 2021.

Deni menuturkan warga umumnya optimistis kondisi penegakan hukum setahun ke depan. Ada 63% warga yang menyatakan kondisi penegakan hukum tahun depan akan baik atau sangat baik.

Adapun dari hasil survei terkait dengan pemberantasan korupsi masih jelek dan makin merajalela. Sebanyak 41,5% publik Indonesia menilai pemberantasan korupsi masih buruk dan hanya 28,8% yang menilai baik atau sangat baik.

Sementara itu ada 25,1% warga yang menilai sedang dan 4,5% tidak tahu atau tidak menjawab.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News